Taipei, 20 Sep. (CNA) Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) menggambarkan keputusan para anggota Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan) untuk mengirim kembali rancangan anggaran pemerintah pusat 2025 ke Komite Prosedur Parlemen pada Jumat (20/9) sebagai mengecewakan.
Keputusan ini berarti rancangan anggaran tidak mencapai pembacaan pertama, yang diperlukan sebelum dapat dikirim ke masing-masing komisi Parlemen untuk ditinjau lebih lanjut. Sekarang, tergantung kepada Komite Prosedur untuk menentukan apakah rancangan anggaran akan dibawa ke rapat penuh lagi.
Pada rapat hari Jumat, hari pertama rapat legislatif baru, anggota Parlemen independen Kao Chin Su-mei (高金素梅) mengusulkan pengiriman rancangan anggaran pemerintah pusat untuk tahun fiskal 2025 kembali ke Komite Prosedur.
Partai-partai oposisi, Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan, yang bersama-sama memegang lebih dari setengah dari 113 kursi di Parlemen, mendukung usulan Kao Chin, dan 59 dari 105 anggota Parlemen memilih mendukung mosi tersebut.
Namun, fokus utama rapat legislatif yang berlangsung adalah untuk menyetujui anggaran pemerintah untuk tahun berikutnya sebelum akhir Desember.
Anggaran pemerintah pusat yang diajukan untuk tahun fiskal 2025 mencakup pengeluaran tertinggi sepanjang masa sebesar NT$3,33 triliun (Rp1,566 kuadriliun), dan perkiraan total pendapatan pajak serta pendapatan lainnya sebesar NT$3,15 triliun.
Perbedaan antara total pengeluaran yang diusulkan dan pendapatan yang diperkirakan, yang sekitar NT$178,9 miliar, akan ditutupi melalui pinjaman, menurut Yuan Eksekutif (Kabinet Taiwan).
Setelah pemungutan suara hari Jumat, Cho mulai memberikan laporan tentang administrasi pemerintah dan formulasi anggaran, sebelum menyimpang dari naskah dan mengkritik tindakan anggota Parlemen.
"Selama kami memberikan penjelasan yang tepat, [saya percaya] Parlemen akan mengerti," kata Perdana Menteri.
Juru bicara Yuan Eksekutif Michelle Lee (李慧芝) juga mengatakan dalam pesan yang dikirim kepada wartawan bahwa lembaga pemerintah akan terus berkomunikasi dan berdiskusi dengan Parlemen, dalam semangat kejujuran dan sikap untuk menjamin stabilitas dan akuntabilitas.
Lee mengatakan bahwa lembaga pemerintah akan menjelaskan kepada publik, sehingga tinjauan atas rancangan anggaran akan dimulai dengan diskusi rasional, memungkinkan pemerintahan untuk menerapkan kebijakan, seperti memperluas kesejahteraan sosial dan obat-obatan serta mempertahankan pertahanan nasional dan keamanan sosial.
Dalam sebuah pernyataan, Fraksi Parlemen KMT mengatakan bahwa rancangan anggaran dikembalikan dalam protes karena pemerintahan mengabaikan hukum dan resolusi yang disahkan Parlemen mengenai anggaran yang diusulkan.
Fraksi KMT mengecam Kementerian Pertanian karena gagal memasukkan resolusi terkait, yang disahkan Parlemen pada 16 Juli untuk menaikkan harga pembelian pangan publik dari pemerintah, saat ini NT$26 per kilogram, setidaknya NT$5 per kilogram.
Juga, Parlemen mengubah Undang-Undang Kompensasi Larangan Penebangan untuk Tanah yang Direservasi untuk Penduduk Asli pada 4 Juni, menaikkan kompensasi tahunan dari NT$30.000 per hektare menjadi NT$60.000 per hektare pada 2025, yang seharusnya meningkatkan anggaran yang disisihkan untuk kompensasi dari NT$2,1 miliar per tahun menjadi NT$4,2 miliar per tahun.
Namun, Dewan Penduduk Asli hanya mencantumkan NT$2,81 miliar untuk pembayaran kompensasi dalam anggaran 2025 mereka, yang di bawah jumlah uang yang diperkirakan dibutuhkan berdasarkan undang-undang yang telah diubah tersebut, kata kaukus KMT.
Fraksi KMT juga mempertanyakan jumlah besar uang yang dikeluarkan pemerintah ke Taiwan Power Co. milik negara untuk kerugian besar yang disebabkan pemeliharaan tarif kebijakan yang ditetapkan Dewan Peninjauan Tarif Listrik Kementerian Urusan Ekonomi.
Dalam anggaran 2025, NT$100 miliar disiapkan untuk mendukung keuangan perusahaan listrik tersebut.
Lonjakan dalam anggaran pengeluaran iklan, pemasaran, atau komunikasi pemerintah untuk mempromosikan kebijakan, program, atau proyek kepada penonton dalam negeri adalah inflasi, Fraksi KMT berargumen, mengutip masalah ini sebagai alasan mereka untuk menuntut Kabinet untuk merevisi rancangan anggaran sebelum mengirimkannya ke Parlemen.
(Oleh Lai Yu-chen, Kuo Chien-shen, Su Lung-chih, Fan Cheng-hsiang, Kay Liu, dan Jason Cahyadi)
>Versi Bahasa Inggris
