Taipei, 17 Juli (CNA) Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan) hari Selasa (16/7) mengesahkan undang-undang baru yang berfokus pada imigran baru, yang mengharuskan Kementerian Dalam Negeri (MOI) untuk mendirikan sebuah lembaga administratif baru bagi mereka.
Dalam Undang-Undang Pokok Imigran Baru tersebut, MOI bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan mendirikan sebuah lembaga administratif "tingkat ketiga" -- satu tingkat di bawah "kementerian" -- untuk secara khusus membantu dalam perawatan, pendidikan, pekerjaan, dan pemberdayaan imigran baru.
Undang-undang tersebut mendefinisikan istilah "imigran baru" sebagai warga negara asing, orang tanpa kewarganegaraan, dan orang dari Tiongkok, Hong Kong, atau Makau yang diizinkan untuk tinggal, tinggal sebagai tanggungan, tinggal dalam jangka panjang, atau tinggal secara permanen di Taiwan, atau pasangan mereka adalah warga negara Taiwan dengan pendaftaran rumah tangga di Taiwan.
Perlindungan undang-undang ini meluas ke anak-anak imigran baru, dan warga negara asing yang tinggal di Taiwan melalui berbagai skema imigrasi, seperti imigrasi profesional dan investasi, juga termasuk dalam definisi tersebut.
Ini tidak mencakup pekerja migran asing di Taiwan, menurut MOI.
Undang-undang yang baru disahkan tersebut mengatakan bahwa mengingat kesulitan yang dapat dihadapi imigran baru dalam beradaptasi dengan bahasa, budaya, dan kehidupan sehari-hari di Taiwan, pemerintah harus membantu mereka dengan konseling, layanan medis dan kesehatan ibu, perlindungan hak kerja, serta pendidikan dan pemberdayaan budaya.
Pihak berwenang juga harus berkomitmen untuk menyediakan layanan multibahasa, menurut penjelasan dalam undang-undang tersebut.
Undang-undang tersebut juga menentukan bahwa pemerintah harus menyediakan sumber daya bahasa untuk imigran baru demi menghilangkan hambatan bahasa, sementara mendorong lembaga dan organisasi terkait untuk menyediakan layanan pekerjaan untuk imigran baru.
Sementara itu, pemerintah daerah harus mendirikan "Pusat Layanan Keluarga Imigran Baru" untuk menyediakan layanan konseling keluarga, pernikahan, dan pengasuhan anak untuk keluarga imigran baru, serta sumber daya untuk rujukan konsultasi psikologis dan hukum.
MOI, yang awalnya mengusulkan undang-undang tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa undang-undang tersebut jelas menetapkan perlindungan berbagai hak dan kepentingan imigran baru, termasuk pekerjaan, interpretasi, dan akses ke media.
Menteri Dalam Negeri Liu Shyh-fang (劉世芳) menjelaskan bahwa fokus utama undang-undang ini adalah untuk memperluas definisi migran baru untuk tidak hanya mencakup imigran dari pernikahan lintas negara, tetapi juga imigran profesional dan terampil.
"Pemerintah menyambut teman-teman dari seluruh dunia untuk datang ke Taiwan dan bekerja bersama di tanah ini," kata Liu, menurut pernyataan tersebut.
Imigran baru juga didorong untuk berpartisipasi dalam urusan publik, kata Liu, mencatat bahwa komite manajemen Dana Pengembangan Imigran Baru harus mencakup perwakilan dari imigran baru atau anak-anak mereka, seperti yang tercantum dalam undang-undang baru tersebut.
Mengingat masalah imigran yang sangat beragam dan melibatkan berbagai lembaga seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kebudayaan, untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, maka koordinasi urusan imigran baru di Yuan Eksekutif akan disesuaikan, lanjut Liu.
Nadia Liu (劉千萍), Ketua Taiwan Immigration Youth Alliance (TIYA) mengatakan banyak imigran baru atau generasi kedua "Tidak terlalu merasa terdorong atau bersemangat" setelah disahkannya undang-undang tersebut.
"Konten substansial (dari undang-undang tersebut) kurang memiliki visi ke masa depan, karena sebagian besar mengulang-ulang langkah-langkah integrasi imigrasi yang ada," tambahnya, mengutip contoh Dana Pengembangan Imigran Baru, yang telah ada sejak tahun 2005.
(Oleh Chen Chun-hua, Su Lung-chi, Sunny Lai, Antonius Agoeng Sunarto, dan Jason Cahyadi)
>Versi Bahasa Inggris
Selesai/ ML
