Taipei, 15 Mar. (CNA) Yuan Eksekutif (Kabinet Taiwan), Jumat (13/3) mengatakan mereka tetap yakin penyelidikan baru oleh Amerika Serikat (AS) terkait kemungkinan praktik kerja paksa yang melibatkan Taiwan tidak akan mempengaruhi ketentuan perjanjian perdagangan timbal balik (ART) kedua pihak, dengan mencatat komitmen perlindungan pekerja migran.
Pada Kamis, Kantor Perwakilan Dagang AS meluncurkan penyelidikan terpisah terhadap 60 mitra dagang terbesar negara tersebut, termasuk Taiwan, Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa.
Dalam pernyataan yang dirilis hari Jumat, Kabinet mengatakan mereka percaya penyelidikan terbaru ini tidak mungkin memengaruhi ketentuan yang menguntungkan dari ART yang ditandatangani Taiwan dan AS bulan lalu.
"Target utama pemerintah adalah menyelaraskan standar ketenagakerjaan dengan norma internasional," kata Kabinet. "Tim negosiasi yang dipimpin Wakil Perdana Menteri Cheng Li-chiun (鄭麗君) telah bertukar pandangan dengan pihak AS dan mencapai konsensus luas [terkait isu ini]."
Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua pihak sepakat untuk menurunkan tarif AS atas barang-barang Taiwan dari 20 persen menjadi 15 persen tanpa menambahkannya pada ekspor Taiwan yang sudah menikmati status negara paling diuntungkan (MFN), sekaligus memberikan perlakuan paling menguntungkan bagi ekspor semikonduktor Taiwan.
Taiwan juga akan memberikan akses pasar yang lebih besar untuk mobil, daging babi, dan daging sapi AS, di antara konsesi lainnya.
Menurut Kabinet, pemerintah Taiwan telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko kerja paksa, termasuk merancang amandemen hukum yang akan melarang pemberi kerja menahan dokumen identitas pekerja migran, sesuai dengan standar internasional.
Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Urusan Ekonomi akan memberikan panduan kepada pelaku usaha untuk memastikan proses perekrutan pekerja migran dan manajemen tenaga kerja mematuhi norma internasional, kata Kabinet.
Selain itu, Kabinet mengatakan Taiwan telah berkomitmen di bawah ART untuk melarang impor barang yang diproduksi melalui kerja paksa dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerja paksa di sektor industrinya.
Pada Rabu, Washington mengumumkan dimulainya penyelidikan Bagian 301 dari Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 yang menargetkan 16 mitra ekonomi, termasuk Taiwan, terkait kapasitas berlebih dan kelebihan produksi di bidang manufaktur.
Baca juga: AS luncurkan penyelidikan untuk tarif tambahan 16 mitra dagang termasuk Taiwan
Kabinet mengatakan bahwa penyelidikan berturut-turut Bagian 301 dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi tarif global setelah Mahkamah Agung AS pada 20 Februari menyatakan tarif timbal balik yang diberlakukan pemerintahan Presiden Trump ilegal.
Kabinet menambahkan bahwa mereka optimistis temuan dari penyelidikan Bagian 301 akan semakin memperkuat posisi Taiwan dalam mempertahankan manfaat yang diperoleh di bawah ART.
Selesai/ja
