Taipei, 5 Juli (CNA) Lebih dari 21.000 orang telah mendaftar untuk sertifikasi "perencana aplikasi kecerdasan buatan (AI)" baru Taiwan sejak diluncurkan pada 2025, menyoroti meningkatnya permintaan akan keterampilan kecerdasan buatan yang praktis, kata seorang pejabat Kementerian Urusan Ekonomi (MOEA).
Diperkenalkan Direktorat Jenderal Pengembangan Industri (IDA) MOEA, sertifikasi ini menarik lebih dari 10.000 pelamar pada tahun pertamanya dengan 8.464 orang telah tersertifikasi hingga Juli 2026, kata Direktur Jenderal IDA Chiou Chyou-huey (邱求慧) dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan CNA.
Sertifikasi ini ditawarkan empat kali setahun untuk tingkat pemula dan dua kali setahun untuk tingkat menengah, dengan tingkat kelulusan rata-rata 40-50 persen.
"Jumlah pelamar mencerminkan di mana permintaan pasar berada," kata Chiou, seraya mencatat bahwa meskipun sertifikasi terkait emisi nol bersih mendominasi dalam beberapa tahun terakhir, AI kini telah menjadi bidang paling ramai.
Berbeda dengan sertifikasi pengembang yang ditawarkan perusahaan seperti Microsoft dan Nvidia, program pemerintah ini berfokus pada pengembangan talenta AI yang berorientasi pada aplikasi dengan mengajarkan pekerja cara menggunakan alat AI yang sudah ada dan pemrograman sederhana untuk meningkatkan operasi bisnis.
Chiou mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas untuk membantu Presiden Lai Ching-te (賴清德) mencapai tujuannya menjadikan Taiwan sebagai "pulau AI" dengan mempercepat adopsi AI di industri.
MOEA menargetkan peningkatan adopsi AI di sektor manufaktur hingga 50 persen pada 2028, naik dari hanya 6-7 persen saat target tersebut pertama kali ditetapkan, ujarnya.
Dorongan ini juga mencerminkan kekurangan Taiwan dalam bidang AI meskipun memimpin dunia dalam manufaktur semikonduktor.
Mengutip Observer Global AI Index, Chiou mencatat Taiwan naik dari peringkat 21 ke 16 secara keseluruhan, tetapi hanya menempati peringkat ke-33 dalam talenta AI dan ke-30 dalam lingkungan bisnis, tertinggal dari Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok di kedua kategori tersebut.
"Taiwan adalah pemimpin global dalam perangkat keras AI, tetapi sebagian besar yang kami produksi digunakan oleh pihak lain," katanya. "Masih ada ruang yang cukup besar untuk pertumbuhan dalam penerapan AI oleh kita sendiri."
Chiou mengatakan manfaat dari ledakan AI sebagian besar terkonsentrasi di sektor semikonduktor dan teknologi tinggi, sementara banyak industri tradisional serta usaha kecil dan menengah masih berada pada tahap awal adopsi AI, menciptakan pola perkembangan yang ia sebut "berbentuk M."
Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, kementerian telah melatih 700-800 konsultan AI dan menargetkan memperluas tim menjadi 1.000 orang, membantu 14.000 bisnis mengadopsi AI dalam dua tahun ke depan.
Pemerintah mensubsidi layanan konsultasi sekitar NT$410.000 (Rp231 juta) per proyek, termasuk hingga NT$100.000 yang dapat digunakan perusahaan untuk membeli perangkat lunak.
Alih-alih mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem AI paling canggih, Chiou mengatakan mereka sebaiknya fokus memilih alat yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional mereka.
"Memiliki lebih banyak alat AI belum tentu lebih baik," katanya. "Kuncinya adalah menggunakan alat yang tepat untuk tujuan yang tepat."
Yuan Legislatif pada 23 Desember tahun lalu meloloskan Undang-Undang Kecerdasan Buatan, yang mewajibkan pemerintah mendorong penelitian dan aplikasi AI sekaligus memprioritaskan kesejahteraan sosial, kesetaraan digital, inovasi, dan daya saing nasional.
Peraturan ini mengatur bahwa pengembangan dan penerapan AI harus mengutamakan kepentingan publik, kesetaraan digital, inovasi, dan daya saing nasional, dengan berlandaskan prinsip keberlanjutan, otonomi manusia, perlindungan data dan privasi, keamanan, transparansi, keadilan, serta akuntabilitas.
Selesai/
