Taipei, 16 Sep. (CNA) Kelompok buruh Taiwan hari Rabu (16/9) mendesak pemerintah untuk menerapkan standar hukuman nasional yang seragam bagi pemberi kerja yang melanggar aturan upah minimum, dengan alasan bahwa perbedaan besar di antara otoritas lokal melemahkan penegakan hukum.
Dalam konferensi pers di Taipei, Sekretaris Jenderal Taiwan Labour Front, Yang Shu-wei (楊書瑋), mengatakan beberapa pemerintah daerah masih mengandalkan pedoman hukuman yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan ketimbang Undang-Undang Upah Minimum, sementara yang lain tidak memiliki standar khusus untuk pelanggaran upah minimum.
Yang menggambarkan sistem saat ini sebagai "23 sistem dalam satu negara," merujuk pada 22 pemerintah daerah Taiwan dan Kementerian Urusan Ekonomi (MOEA).
Ambang batas untuk menjatuhkan denda maksimum yang ditetapkan secara hukum sebesar NT$1 juta (Rp556 juta) berkisar antara enam hingga 17 pelanggaran di berbagai yurisdiksi, namun meningkat menjadi 50 atau lebih di kawasan industri yang dikelola MOEA, yang disebut Yang "absurd dan memalukan."
Yang memperingatkan bahwa perbedaan seperti itu dapat merusak efektivitas Undang-Undang Upah Minimum dan memberikan keuntungan tidak adil bagi pemberi kerja yang tidak patuh dibandingkan dengan mereka yang mematuhi hukum.
Ia mendesak Kementerian Tenaga Kerja (MOL) untuk menetapkan standar nasional di mana pemberi kerja yang terbukti melanggar lima kali atau lebih akan dikenakan denda maksimum sebesar NT$1 juta, tanpa memandang ukuran perusahaan.
"Lima pelanggaran sudah banyak, yang menunjukkan bahwa pemberi kerja sengaja melanggar hukum," katanya.
Menurut data MOL, otoritas ketenagakerjaan di seluruh Taiwan menjatuhkan hukuman dalam 153 kasus yang melibatkan upah di bawah minimum yang ditetapkan secara hukum pada 2025, dengan total denda sebesar NT$3,3 juta. Enam kotamadya khusus menyumbang 62,1 persen dari kasus tersebut, sementara sektor jasa pendukung menyumbang porsi terbesar berdasarkan industri, yaitu 33,33 persen.
Berbicara kepada CNA setelah konferensi pers, Yang mengatakan denda rata-rata hanya sedikit lebih dari NT$20.000 per kasus.
Seorang pemberi kerja bisa berpikir, "Jika saya tertangkap sekali, saya didenda NT$20.000. Apakah mereka akan menangkap saya untuk kedua kalinya?" kata Yang, berpendapat bahwa hukuman seperti itu melemahkan efek jera dari Undang-Undang Upah Minimum.
Menanggapi pada Rabu, MOL mengatakan pihaknya sudah bergerak menuju pendekatan nasional yang seragam untuk hukuman atas pelanggaran upah minimum.
MOL mengatakan pihaknya baru-baru ini mengusulkan untuk memasukkan pelanggaran Undang-Undang Upah Minimum ke prinsip umum yang sudah ada yang mengatur denda untuk pelanggaran Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, dan bahwa "semua otoritas ketenagakerjaan lokal telah sepakat untuk bekerja sama."
Setelah amandemen selesai, kasus pelanggaran upah minimum di seluruh Taiwan "akan ditangani sesuai dengan satu set prinsip yang seragam," kata MOL, seraya menambahkan bahwa mereka akan menyelesaikan prosedur hukum yang diperlukan secepat mungkin.
Sementara itu, Yang mengatakan upah minimum bulanan, yang saat ini sebesar NT$29.500, seharusnya naik di atas NT$30.000 tahun depan dan bergerak menuju NT$32.000-NT$33.000, dengan mengutip kinerja ekonomi Taiwan yang kuat dan kenaikan harga yang terus berlanjut.
Komite Pertimbangan Upah Minimum dijadwalkan bertemu pada 24 September untuk membahas upah minimum 2027. Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) telah mengatakan upah minimum bulanan diperkirakan akan melebihi NT$30.000 pada 2027.
Selesai/JC
