Taipei, 26 Agu. (CNA) Taiwan pada Rabu (26/8) menggelar konferensi internasional mengenai pencegahan perdagangan manusia, yang dihadiri pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi dari 11 negara untuk membahas eksploitasi tenaga kerja dalam rantai pasok dan perlindungan kelompok rentan.
International Conference on Strategies for Combating Human Trafficking 2026 diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Nasional Taiwan (NIA), dengan pembahasan yang mencakup kerja paksa, eksploitasi tenaga kerja dalam rantai pasok, serta identifikasi dan perlindungan pekerja migran, awak kapal perikanan jarak jauh, pekerja rumah tangga, dan pelajar asing.
Dalam sambutannya, Menteri Tanpa Portofolio Chi Lien-cheng (季連成) mengatakan konferensi tersebut bertujuan mempelajari pengalaman dan metode penegakan hukum dari berbagai negara. Ia berharap diskusi selama dua hari ini dapat membantu Taiwan mengambil pelajaran dari praktik negara lain.
Chi juga menyarankan agar konferensi tahun depan menggunakan format simulasi atau latihan berbasis skenario untuk memungkinkan pertukaran dan interaksi yang lebih mendalam.
Menteri Dalam Negeri Liu Shyh-fang (劉世芳) mengatakan keberhasilan pencegahan perdagangan manusia tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah kasus yang terungkap. Identifikasi korban sedini mungkin serta penyediaan bantuan hukum, layanan medis, dan tempat penampungan agar mereka dapat keluar dari situasi eksploitasi juga merupakan tanggung jawab pemerintah, ujarnya.
Taiwan tahun lalu menangani 158 kasus perdagangan manusia dan, melalui kerja sama pemerintah dengan sektor swasta, mengoperasikan 25 tempat penampungan yang menampung 103 korban berkewarganegaraan asing serta menyediakan perawatan sehari-hari dan bantuan hukum, kata Liu.
Ia menambahkan bahwa Taiwan akan terus memperkuat kerja sama dengan negara lain melalui konferensi internasional serta pertukaran di bidang penegakan hukum dan peradilan, sehingga Taiwan tidak hanya menjadi pembelajar pengalaman internasional dalam pencegahan perdagangan manusia, tetapi juga mitra yang aktif berkontribusi.
Wakil Direktur Institut Amerika di Taiwan (AIT) Eric Frater mengatakan perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara, dengan lebih dari 27 juta orang di seluruh dunia terjebak dalam kerja paksa dan eksploitasi seksual.
Menurut Frater, Amerika Serikat dan Taiwan telah membangun salah satu hubungan kerja sama penegakan hukum paling erat di kawasan Indo-Pasifik. Ia mengapresiasi upaya Taiwan dalam mengidentifikasi korban, memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas batas, dan meningkatkan kapasitas penuntutan, serta mengatakan kedua pihak akan terus memperdalam kerja sama untuk membongkar jaringan kriminal.
NIA mengatakan konferensi tersebut telah diselenggarakan selama 18 tahun berturut-turut. Upaya Taiwan dalam memerangi perdagangan manusia juga telah memperoleh peringkat Tier 1 dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat selama 16 tahun berturut-turut.
Konferensi tahun ini secara khusus menghadirkan Tomoya Obokata, mantan Pelapor Khusus PBB untuk bentuk-bentuk perbudakan kontemporer dan profesor di University of York, Inggris, yang menyampaikan pidato utama mengenai upaya baru untuk memerangi kerja paksa dalam rantai pasok global.
Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa tujuan akhir pencegahan perdagangan manusia bukan hanya membawa pelaku ke pengadilan, tetapi juga mencegah risiko sebelum eksploitasi terjadi, sehingga setiap orang dapat hidup dan bekerja dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan, ancaman, dan eksploitasi.
Taiwan akan terus memperkuat perlindungan korban, tanggung jawab perusahaan, serta kerja sama lintas batas, sembari memanfaatkan pengalaman negara lain melalui pertukaran internasional untuk meningkatkan upaya pencegahan perdagangan manusia, kata kementerian tersebut.
(Oleh Huang Li-yun dan Agoeng Sunarto)
