Taipei, 28 Agu. (CNA) Yuan Legislatif (Parlemen) hari Kamis (27/8) mengesahkan rancangan anggaran utama yang memprioritaskan pengadaan kendaraan tak berawak dalam negeri, dengan menetapkan batas pengeluaran sebesar NT$240 miliar (Rp134 triliun) secara prinsip, sambil memungkinkan pendanaan tambahan dengan persetujuan Parlemen.
Undang-undang yang dipimpin oposisi itu, Undang-Undang tentang Penguatan Otonomi Pertahanan dan Pengembangan Industri Kendaraan Tak Berawak, disahkan dengan suara 60-50 di Parlemen yang beranggotakan 113 kursi.
Undang-undang ini mengarahkan Kementerian Pertahanan Nasional (MND) untuk memprioritaskan pengadaan sistem nirawak "berbiaya rendah, berkinerja tinggi" yang diproduksi di dalam negeri.
Undang-undang ini mewajibkan pemerintah pusat, secara prinsip, mengalokasikan NT$40 miliar setiap tahun selama enam tahun berturut-turut, menggunakan anggaran umum untuk membeli kendaraan nirawak, guna memperkuat pertahanan nasional dan mendorong pertumbuhan industri.
Anggaran tahunan vs. anggaran khusus
Fraksi oposisi utama Kuomintang (KMT) mengatakan mereka lebih memilih pendanaan sistem nirawak melalui anggaran tahunan, mengingat evolusi teknologi drone yang cepat. Mereka berpendapat hal ini akan memungkinkan pengadaan secara bertahap dan mencegah sistem menjadi "usang" saat diserahkan ke angkatan bersenjata.
Usulan Yuan Eksekutif (Kabinet), yang meminta NT$210 miliar dalam anggaran khusus selama enam tahun, gagal mendapatkan persetujuan. Rancangan yang didukung fraksi Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa itu ditolak KMT dan oposisi lainnya Partai Rakyat Taiwan (TPP), yang bersama-sama memegang mayoritas Parlemen.
Menurut definisi dalam undang-undang, kendaraan nirawak adalah sistem otonom atau dikendalikan jarak jauh yang dapat beroperasi di udara, bawah laut, permukaan laut, darat, atau lingkungan lain yang tidak disebutkan.
Mereka dapat digunakan dalam berbagai skenario, termasuk serangan, pengintaian, logistik, komunikasi, umpan, peperangan elektronik, penyapuan ranjau, dan penanaman ranjau.
Kompromi yang langka
Undang-undang ini mencakup tiga jenis sistem nirawak yang pengadaannya diminta MND -- drone serang pesisir, drone pengintai pesisir, dan kendaraan permukaan nirawak bunuh diri kecil -- yang sebelumnya dikecualikan dari usulan KMT dan TPP.
Penambahan di menit-menit terakhir ini merupakan kompromi langka antara partai yang berkuasa dan oposisi, setelah legislator DPP berulang kali mendesak agar mereka dimasukkan.
Pertumbuhan industri dan regulasi
Selain pertahanan nasional, undang-undang ini juga sangat menitikberatkan pada regulasi dan pengembangan industri, dengan ketentuan yang mencakup perencanaan lokasi uji coba kendaraan nirawak serta persyaratan tingkat produksi dalam negeri dan kepatuhan keamanan siber.
Kementerian Urusan Ekonomi (MOEA), yang mengawasi pelaksanaan undang-undang ini bersama MND, akan menentukan apa yang dimaksud dengan sistem nirawak "dalam negeri" dan "rantai pasok yang dapat dipercaya," sehingga memastikan komponen yang digunakan produsen dalam produksi drone memenuhi persyaratan keamanan siber dan keamanan.
Selain itu, MOEA akan mendirikan setidaknya tiga lokasi uji coba bagi produsen militer dan swasta untuk mengevaluasi kontrol penerbangan drone, sistem antigangguan, dan kesiapan tempur dalam waktu satu tahun setelah undang-undang diberlakukan.
MOEA juga akan bertanggung jawab untuk mengakreditasi produsen lokal yang telah mencapai tingkat produksi domestik yang disyaratkan dan memenuhi persyaratan rantai pasok. Nama-nama produsen tersebut akan dipublikasikan di situs web resmi untuk mempromosikan kemitraan internasional.
Kedua lembaga tersebut harus melaporkan kepada Kabinet dan Parlemen setiap tahun mengenai kemajuan pengadaan, upaya memenuhi target produksi massal domestik, dan akreditasi produsen.
Undang-undang ini juga mengarahkan pembentukan komite nasional setingkat Kabinet untuk mengawasi dan merampingkan kebijakan nasional dalam pengembangan industri kendaraan nirawak, dengan anggota komite dipilih Kabinet dari nominasi yang direkomendasikan oleh fraksi-fraksi Parlemen.
Kubu pemerintah kecewa
Dalam konferensi pers setelah pengesahan, Legislator DPP Chung Chia-pin (鍾佳濱) mengecam ketentuan yang mewajibkan pembentukan komite, menyebutnya sebagai "racun berlapis gula."
Ia menyatakan kekhawatiran bahwa mandat tersebut akan memungkinkan Beijing menyusup ke dalam komite dengan membawa anggota yang dinominasikan partai politik tertentu ke dalamnya, sehingga informasi rahasia bisa bocor ke Tiongkok.
Dalam sebuah pernyataan, MND menyatakan "penyesalan" bahwa usulan anggaran khusus Kabinet gagal disahkan, dengan mengatakan hasil tersebut akan menghambat upaya mereka untuk memperoleh kemampuan tempur utama "dalam waktu sesingkat mungkin."
Sementara itu, pemimpin Fraksi KMT Fu Kun-chi (傅崐萁) mengatakan undang-undang ini menegaskan tekad partainya untuk membela Republik Tiongkok (Taiwan) dan menjadikan Taiwan sebagai "pusat manufaktur drone penting secara global."
Juru bicara Kabinet Michelle Lee (李慧芝) mengatakan meskipun usulan Kabinet gagal disahkan, pihaknya akan "berusaha sekuat tenaga" untuk merencanakan anggaran pengadaan sistem nirawak guna memastikan Taiwan dapat dengan cepat memperoleh kemampuan pertahanan penting dan mendorong pengembangan teknologi untuk industri.
Selesai/
