Taipei, 28 Agu. (CNA) Sejumlah kelompok buruh di Taiwan pada Kamis (27/8) menyerukan kepada pemerintah untuk menaikkan kontribusi wajib pensiun dari pemberi kerja dari 6 persen menjadi 15 persen, dengan alasan bahwa para pekerja belum menerima bagian yang adil dari pertumbuhan ekonomi dan produktivitas Taiwan.
"Selama dua dekade terakhir, pekerja Taiwan hampir setiap tahun menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya," kata Ho Cheng-chia (何政家), ketua Konfederasi Serikat Buruh Front Solidaritas Taiwan, dalam konferensi pers di Yuan Legislatif (Parlemen) di Taipei.
"Tetapi keuntungan tambahan yang mereka hasilkan belum tercermin dalam kompensasi mereka," kata Ho, mengutip laporan Juli dari lembaga pemikir Taiwan Political Economy Collaborative yang menemukan bahwa kesenjangan produktivitas dan upah semakin melebar setelah 2023 seiring pertumbuhan kecerdasan buatan (AI).
Jika pemerintah benar-benar ingin mengatasi masalah keuntungan perusahaan yang tidak didistribusikan secara adil kepada pekerja, kata Ho, "Cara paling langsung adalah menaikkan kontribusi pensiun pemberi kerja."
Ia merujuk pada sistem pensiun tenaga kerja baru Taiwan yang berlaku sejak 2005. Sistem baru ini saat ini mencakup sekitar 7,7 juta pekerja, dengan pemberi kerja diwajibkan untuk menyumbang setidaknya 6 persen dari upah bulanan pekerja ke akun pensiun individu.
Sebaliknya, di bawah sistem sebelumnya, pemberi kerja menyisihkan 2 persen hingga 15 persen dari upah, tergantung pada faktor seperti masa kerja dan perkiraan pensiun, ke dalam dana cadangan pensiun.
Mengutip laporan terbaru dari Kantor Audit Nasional, Ho mengatakan pemberi kerja rata-rata hanya menyumbang 6,04 persen tahun lalu, yang menurutnya menunjukkan bahwa sebagian besar pemberi kerja hanya menyumbang pada batas minimum yang diatur undang-undang.
Kelompok buruh menyerukan pemerintah untuk menaikkan tingkat minimum, yang belum pernah diubah sejak 2005, menjadi 15 persen.
Ketua Serikat Pekerja Chunghwa Telecom, Teng Ke-lien (鄧克廉), mengatakan peningkatan kontribusi pensiun juga dapat berfungsi sebagai bentuk kenaikan gaji yang ditangguhkan bagi pekerja.
"Uangnya hanya diterima nanti, dan itu dapat memberikan perlindungan substansial bagi pekerja setelah pensiun," kata Teng.
Kelompok-kelompok tersebut juga mendesak pemerintah untuk membantu memastikan kenaikan upah yang berarti di perusahaan milik negara, perusahaan asing, dan perusahaan swasta domestik, dengan alasan kenaikan tersebut akan lebih efektif mengatasi stagnasi upah jangka panjang dibandingkan rencana pembagian tunai universal NT$10.000 (Rp5,6 juta) pada 2027.
Namun, kelompok-kelompok tersebut tidak menyebutkan target kenaikan upah saat ditanya CNA, dengan alasan hal itu akan bergantung pada industri dan masing-masing perusahaan.
Penyelenggara mengatakan beberapa serikat pekerja sedang mempersiapkan atau mengadakan pemungutan suara mogok terkait perselisihan perburuhan yang ada, sementara lebih dari 30 kelompok buruh telah mendukung tuntutan yang disampaikan dalam konferensi pers dan sedang mendiskusikan mobilisasi yang lebih luas di Taipei pada Oktober terkait upah, pensiun, dan hak-hak buruh.
Selesai/
