Taipei, 1 Juli (CNA) Program "pengalaman budaya jarak pendek" selama satu bulan yang direncanakan Uber untuk menawarkan tumpangan sepeda motor gratis di Distrik Beitou akan melanggar hukum Taiwan dan akan dikenai sanksi jika dijalankan, kata Pemerintah Kota Taipei, Rabu (1/7).
Sebelumnya, Uber Taiwan, juga pada Rabu, mengumumkan program percontohan tersebut akan dimulai pada pukul 14.00 dan berlangsung satu bulan. Rencana Uber adalah agar pengemudi memberikan layanan ojek kepada penumpang, dan selama masa percobaan di Beitou, perjalanan akan gratis dan mencakup jarak pendek.
Komisaris Transportasi Taipei Hsieh Ming-hong (謝銘鴻) mengatakan kepada CNA melalui telepon bahwa peraturan Taiwan saat ini tidak mengizinkan jenis layanan transportasi penumpang sepeda motor seperti ini, dan bahkan jika diizinkan, Uber belum mengajukan permohonan persetujuan ke pemerintah kota.
Jika Uber tetap melanjutkan program tersebut, itu akan melanggar peraturan yang ada, kata Hsieh, dan pemerintah kota "tidak akan menoleransi" layanan semacam itu serta akan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Jalan Raya.
Kantor Transportasi Umum kota mengatakan bahwa masalah ini tidak hanya terkait dengan kualifikasi pengemudi, tetapi juga keselamatan penumpang yang dipertaruhkan.
Peraturan yang ada belum menyediakan kerangka kerja yang mengatur asuransi, tanggung jawab, dan perlindungan penumpang terkait jenis layanan ini, sehingga kecelakaan dapat menyebabkan perselisihan terkait klaim asuransi, tanggung jawab hukum, dan hak penumpang, kata kantor tersebut.
Sementara itu, berbicara kepada wartawan pada Rabu, Wakil Menteri Transportasi dan Komunikasi, Chen Yen-po (陳彥伯) mengatakan upaya Uber untuk membingkai layanan ini sebagai sebuah "pengalaman" tidak akan mengubah status hukumnya.
Menggambarkan sifat program ini sebagai "komersial," Chen mengatakan pihak berwenang akan menentukan apakah layanan tersebut merupakan operasi transportasi ilegal berdasarkan bagaimana ia benar-benar dijalankan, bukan berdasarkan apakah penumpang dikenakan biaya atau tidak.
Saat ini, meskipun tersedia untuk mobil, layanan transportasi dengan menumpang di Taiwan tidak tersedia untuk sepeda motor.
Sementara itu, Serikat Sopir Taksi Taipei dan Serikat Pekerja Reservasi dan Penjemputan Platform Digital Taiwan mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam proyek tersebut.
Pernyataan tersebut mengutip peringatan dari Kementerian Transportasi dan Komunikasi (MOTC), yang telah mengatakan mencocokkan penumpang dengan layanan ojek merupakan bisnis transportasi yang tidak sah dan dapat dikenai denda hingga NT$25 juta (Rp14 miliar).
Serikat pekerja menyebut keputusan Uber secara terang-terangan menantang hukum, dan mereka mendesak Biro Jalan Raya untuk menegakkan peraturan secara ketat, serta meminta Kementerian Urusan Ekonomi untuk mempertimbangkan pencabutan pendaftaran bisnis dan izin investasi perusahaan tersebut.
Dalam pernyataannya sendiri, Uber tidak mengakui status hukum layanan tersebut atau menanggapi klaim pemerintah bahwa layanan itu ilegal.
Sebaliknya, Uber mengatakan pihaknya telah menetapkan langkah-langkah keselamatan bersama perusahaan mitranya dalam usaha ini, Rides Formosa Co., Ltd., afiliasi Uber.
Uber mengatakan perlindungan dan dukungan bagi peserta akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku, dan menyatakan semua pengemudi sepeda motor yang berpartisipasi memenuhi persyaratan keselamatan program dan memiliki catatan yang baik.
Selain itu, helm yang memenuhi standar keselamatan akan disediakan untuk penumpang, dan aplikasi Uber mencakup verifikasi identitas pengemudi serta fitur keselamatan seperti deteksi penyimpangan rute dan berbagi perjalanan secara waktu nyata, kata perusahaan.
Namun, serikat pekerja menekankan bahwa meskipun dipromosikan sebagai "pengalaman budaya," program tersebut pada dasarnya adalah layanan transportasi penumpang yang tidak diizinkan berdasarkan peraturan Taiwan saat ini.
Mereka mengatakan inisiatif ini telah memicu kekhawatiran dan kemarahan di antara sopir taksi dan pengemudi layanan berpenumpang yang telah memperoleh izin operasi dan mematuhi aturan.
Mereka mendesak Wali Kota Taipei Chiang Wan-an (蔣萬安) dan pemerintah kota untuk secara tegas menolak proyek ini, meminta Uber segera menghentikan program percontohan tersebut, dan menginstruksikan pihak berwenang untuk membentuk satuan tugas khusus serta saluran siaga pelaporan, dengan imbalan bagi pelapor pelanggaran.
Mereka juga mengkritik Uber karena menyuruh pengendara yang berpartisipasi untuk "membuat penilaian sendiri," dengan mengatakan bahwa perusahaan memindahkan risiko hukum kepada peserta di garis depan dan menggunakan mereka sebagai "kelinci percobaan" untuk menguji batas-batas hukum.
(Oleh Huang Chiao-wen, Chen Yu-ting, Chiang Ming-yen, Wu Kuan-hsien, dan Jason Cahyadi)
>Versi Bahasa Inggris
Selesai/
