Taipei, 29 Juni (CNA) Kelompok advokasi hari Senin (29/6) mendesak Kementerian Tenaga Kerja (MOL) untuk memastikan pekerja migran tidak diabaikan dalam penerapan aturan baru pencegahan perundungan di tempat kerja di Taiwan, yang akan mulai berlaku hari Rabu.
Kelompok-kelompok termasuk Taiwan Association for Human Rights (TAHR) mengadakan konferensi pers di Taipei untuk menyatakan dukungan terhadap aturan baru tersebut, namun mengatakan pemerintah juga harus memastikan bahwa sosialisasi, pelatihan, dan saluran pengaduan dapat diakses oleh pekerja migran.
Ketentuan baru yang diperkenalkan di bawah Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini mewajibkan pemberi kerja untuk membentuk mekanisme pencegahan dan penanganan pengaduan perundungan di tempat kerja.
Baca sebelumnya: Aturan baru perundungan di tempat kerja Taiwan akan berlaku mulai 1 Juli
Perundungan di tempat kerja didefinisikan sebagai kata-kata atau perilaku yang tidak pantas secara berulang oleh personel dari entitas bisnis yang sama, yang menyalahgunakan posisi atau kekuasaan mereka dan bertindak di luar lingkup bisnis yang diperlukan dan wajar, sehingga menyebabkan kerugian fisik atau mental pada pekerja.
"Perundungan di tempat kerja terhadap pekerja migran sudah sangat meluas dan terjadi setiap hari," kata peneliti senior TAHR, Shih Yi-hsiang (施逸翔) kepada CNA setelah konferensi pers.
"Namun, karena posisi mereka yang rentan dan kebutuhan mereka untuk mempertahankan pekerjaan, banyak pekerja migran telah lama memilih untuk menahan perlakuan seperti itu dalam diam, atau takut untuk mengajukan pengaduan," ujarnya.
MOL hari Selasa lalu merilis buku panduan pencegahan perundungan di tempat kerja, FAQ, dan materi edukasi, yang semuanya saat ini hanya tersedia dalam bahasa Mandarin.
Ketika ditanya apakah materi tersebut akan tersedia dalam bahasa lain untuk pekerja asing di Taiwan, termasuk lebih dari 800.000 pekerja dari Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand, MOL saat itu mengatakan akan mempelajari kelayakan penyediaan versi multibahasa.
Setelah aturan baru mulai berlaku hari Rabu, pertanyaan pertama adalah berapa banyak pekerja migran yang mengetahui aturan tersebut, dan kemudian apakah mereka yang tahu akan merasa mampu untuk mengajukan pengaduan, kata Shih.
"Pekerja migran sudah lama ditempatkan di urutan belakang dalam hal implementasi kebijakan dan perlindungan tenaga kerja," kata Shih, seraya menambahkan bahwa kelompok hak asasi manusia mengamati masalah yang sama selama pandemi COVID-19.
Ketika pekerja migran menghadapi masalah di tempat kerja atau kemungkinan pelanggaran hak tenaga kerja, respons MOL sering kali adalah menyuruh mereka menelepon saluran darurat pekerja migran 1955, kata Shih.
Namun, Shih mencatat bahwa hal ini menimbulkan pertanyaan apakah operator saluran darurat 1955 telah menerima pelatihan tentang perundungan di tempat kerja, seraya menambahkan bahwa mereka tidak akan dapat membantu pekerja migran dengan baik dalam kasus seperti itu tanpa pelatihan tersebut.
"Pemerintah seharusnya tidak memprioritaskan pekerja lokal sambil mengabaikan pekerja migran," kata Shih.
Menanggapi kekhawatiran kelompok-kelompok tersebut, MOL kemudian hari Senin mengatakan bahwa terjemahan bahasa Inggris dari ketentuan terkait perundungan di tempat kerja sudah tersedia, dan saluran darurat 1955 siap memberikan konsultasi tentang aturan baru tersebut bagi pemberi kerja, pekerja, dan warga negara asing yang bekerja di Taiwan.
Kementerian menambahkan bahwa mereka akan memperkuat sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk dengan menyediakan terjemahan bahasa Inggris dari pedoman pencegahan perundungan di tempat kerja, serta kartu informasi dalam bahasa Inggris, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Tagalog.
