Taipei, 19 Mar. (CNA) Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰), Kamis (19/3) menyetujui perluasan izin mempekerjakan penata laksana rumah tangga (PLRT) migran, dengan syarat pemberi kerja harus membayar biaya bulanan NT$2.000 (Rp1,062 juta) hingga NT$10.000 untuk langkah penanggulangan dampak terhadap pekerja Taiwan.
Setelah diumumkan Menteri tanpa Portofolio Chen Shih-chung (陳時中) pada Rabu, kebijakan tersebut disetujui Cho dalam rapat mingguan Yuan Eksekutif. Berdasarkan peraturan baru, keluarga dengan setidaknya satu anak di bawah usia 12 tahun dapat mengajukan permohonan untuk mempekerjakan PLRT migran.
Sebelumnya, keluarga diwajibkan memiliki tiga anak atau lebih yang berusia 6 tahun ke bawah agar memenuhi syarat untuk mempekerjakan PLRT.
Selain gaji pekerja, keluarga yang mempekerjakan PLRT migran harus membayar biaya bulanan "stabilisasi ketenagakerjaan" sebesar NT$5.000, yang akan ditetapkan sebesar NT$2.000 untuk keluarga dengan kebutuhan khusus.
Baca juga: Taiwan akan izinkan keluarga dengan anak di bawah 12 tahun pekerjakan PLRT migran
Keluarga dengan kebutuhan khusus termasuk mereka yang memiliki satu anak di bawah usia enam tahun dan satu lagi di bawah usia 12 tahun, mereka yang memiliki tiga anak di bawah usia 12 tahun, dan mereka yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas dan satu anak di bawah usia 12 tahun.
Mereka juga termasuk keluarga orang tua tunggal dengan satu anak di bawah usia 12 tahun, keluarga dengan satu anak di bawah usia 12 tahun yang telah didiagnosis dengan penyakit langka atau disabilitas, dan mereka yang memiliki satu anak di bawah usia enam tahun dengan keterbelakangan perkembangan.
Pemberi kerja asing harus memiliki registrasi rumah tangga di Taiwan dan akan diwajibkan membayar biaya stabilisasi ketenagakerjaan sebesar NT$10.000 per bulan, menurut Direktorat Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja (WDA) Kementerian Ketenagakerjaan (MOL).
Pejabat WDA Chuang Kuo-liang (莊國良) mengatakan bahwa biaya untuk keluarga asing dengan kebutuhan perawatan khusus masih dalam penentuan dan akan diumumkan sebelum pendaftaran dibuka pada 13 April.
Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰) mengatakan dalam konferensi pers mingguan Kabinet pada Kamis bahwa MOL akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan untuk menawarkan layanan pencocokan kerja bagi pengasuh anak dan PLRT Taiwan yang terdampak aturan baru ini.
Saat ini terdapat sekitar 8.000 pengasuh anak berlisensi Taiwan dan 13.000 PLRT lokal, kata Hung.
MOL juga akan memperluas program subsidi untuk perusahaan yang menyediakan layanan penitipan anak bagi pegawai guna membantu mengatasi potensi dampak terhadap prospek kerja pengasuh anak Taiwan, tambahnya.
Di sisi lain, pelonggaran peraturan ini juga menuai reaksi beragam, di mana para pemberi kerja dan agensi menyambut langkah tersebut karena dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan perawatan, sementara para advokat buruh dan perlindungan anak mengkhawatirkan perlindungan pekerja.
Heidi Chang (張姮燕), presiden International Association of Family and Employers with Disabilities -- yang juga dikenal sebagai asosiasi majikan -- menyebut langkah ini sebagai kebijakan yang telah lama dinantikan.
Ia mengatakan kepada CNA melalui wawancara telepon pada Rabu bahwa pelonggaran kelayakan ini merupakan respons positif terhadap rendahnya angka kelahiran dan kekurangan tenaga kerja perawatan di Taiwan, yang membuat beberapa keluarga ragu untuk memiliki anak.
Lu Hsi-an (呂錫安), ketua Tainan Employment Service Institute Association, sebuah kelompok agensi tenaga kerja, mengatakan ia menyambut pelonggaran ini karena akan memenuhi kebutuhan praktis beberapa keluarga, sambil mengkritik aturan saat ini yang dinilai terlalu ketat.
Menteri Kesehatan Shih Chung-liang (石崇良) juga membela kebijakan baru ini, dengan mengatakan beberapa perempuan mengorbankan pengembangan karier untuk membesarkan anak, dan memberikan pilihan lain kepada keluarga dapat membantu meringankan beban pengasuhan anak serta meningkatkan angka kelahiran.
Namun, mengemukakan pandangan berlawanan, Wang Chao-ching (王兆慶), koordinator Childcare Policy Alliance, mengatakan pelonggaran ini tidak akan membantu mengatasi rendahnya angka kelahiran.
Dalam wawancara telepon dengan CNA pada Rabu, ia mengatakan Hong Kong tidak memiliki pembatasan sama sekali dalam merekrut pekerja rumah tangga migran, tetapi tingkat kelahirannya mirip dengan Taiwan, sekitar 0,8, menunjukkan bahwa pelonggaran kebijakan ini tidak serta merta meningkatkan angka fertilitas.
Ia juga mengutip survei yang dilakukan aliansinya tahun lalu, yang menemukan bahwa akses terhadap pekerja rumah tangga migran hanya sedikit berpengaruh dalam meningkatkan tingkat pekerjaan perempuan di Taiwan.
Yang Shu-wei (楊書瑋), sekretaris jenderal Taiwan Labour Front, mengatakan pelonggaran kelayakan dapat mengancam stabilitas pekerjaan sekitar 25.000 pekerja pengasuhan anak di Taiwan, termasuk pengasuh bayi dan staf prasekolah.
Yang juga menggambarkan kebijakan ini menjadikan pekerja rumah tangga migran sebagai "pekerja bergaji rendah dengan jam kerja panjang".
Pekerja rumah tangga migran tidak tercakup dalam Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, menerima upah jauh di bawah upah minimum, dan tidak memiliki perlindungan istirahat penuh, katanya, seraya menambahkan bahwa gaji bulanan mereka sering kali kurang dari NT$30.000 bahkan jika tidak mengambil hari libur.
Selesai/ML
