Taipei, 25 Mar. (CNA) Taiwan Higher Education Union (THE Union) akan mengirimkan daftar guru anggota baru dari Pusat Bahasa Mandarin (MTC) National Taiwan Normal University (NTNU) ke universitas agar proses perundingan bersama dapat dimulai, kata seorang pemimpin serikat hari Senin (23/3).
Berdasarkan Undang-Undang Perjanjian Bersama, sebuah serikat dapat memulai negosiasi jika lebih dari setengah karyawan dalam unit perundingan -- dalam hal ini, para guru di MTC NTNU -- adalah anggota serikat, ujar Sekretaris Jenderal THE Union Chang Chih-lun (張志綸) kepada CNA.
Lebih dari dua pertiga guru MTC telah bergabung dengan serikat hingga hari Jumat, dan serikat akan menyerahkan daftar guru tersebut ke NTNU dalam beberapa hari ke depan untuk memulai prosesnya, kata Chang hari Senin.
Para guru bahasa Mandarin di MTC melakukan protes terhadap kondisi kerja mereka di kampus NTNU pada Jumat, mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar di bawah Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, seperti cuti sakit, menikah, dan tahunan.
Hal itu menjadi masalah, kata Chang, karena meskipun sebagian besar dosen dan staf NTNU diatur Undang-Undang Guru, para guru di MTC justru tunduk pada Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, sebuah status yang telah dikonfirmasi putusan Kementerian Ketenagakerjaan pada Oktober 2024.
Meskipun sudah ada keputusan tersebut, NTNU belum juga menyesuaikan kondisi kerjanya agar sesuai dengan hukum, ujar Chang.
Tu Kai (杜愷), seorang guru Mandarin di MTC, mengatakan kepada CNA saat aksi protes hari Jumat bahwa para guru MTC hanya dipekerjakan dengan kontrak tiga bulan, sehingga menimbulkan kekhawatiran mereka bisa kehilangan pekerjaan.
Selain itu, jika guru Mandarin ingin mengambil cuti, mereka harus membayar upah pengganti jam kerjanya dari kantong sendiri, kata Tu.
Untuk mengatasi masalah tersebut dan isu lainnya, para pengunjuk rasa merilis rancangan perjanjian bersama yang mewajibkan pihak kampus mematuhi ketentuan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan terkait pekerjaan yang stabil, sistem perekrutan yang transparan, pembayaran, evaluasi dan penugasan mata kuliah, serta gaji dan perlakuan yang lebih baik.
Menanggapi hal itu, NTNU dalam pernyataannya mengatakan akan memverifikasi status perundingan hukum serikat berdasarkan Undang-Undang Perjanjian Bersama dan juga telah membentuk tim untuk meninjau rancangan perjanjian kelompok dari serikat.
Tim tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan praktis para guru MTC serta berupaya melindungi hak-hak mahasiswa, memastikan stabilitas pendidikan, dan mengevaluasi kelayakan administratif serta keuangan universitas, kata NTNU.
Selesai/JC
