Taipei, 9 Feb. (CNA) Dewan Pengawas (DEWAS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengunjungi Taiwan pada Kamis (5/2) hingga Minggu dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).
Ketua DEWAS Muhammad Zuhri menuturkan pada CNA bahwa selama beberapa hari di Taiwan, pihaknya menemukan beberapa hal yang memerlukan perbaikan serta isu penting terkait masalah teknis dan kebijakan.
Kunjungan ke asosiasi agensi dan ULPMI
Dalam kunjungan ke Manpower Agencies Association dan Ever Prosper International Employment Consultant pada Kamis, Zuhri meminta asosiasi agensi di seluruh Taiwan untuk membantu unit layanan BPJS Ketenagakerjaan Taiwan dalam menyosialisasikan kepesertaan Jamsostek kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) yang sedang memperpanjang kontrak untuk mengaktifkan kepesertaannya kembali.
Alex Liao (廖浩彬), direktur Ever Prosper mengatakan bahwa rata-rata PMI yang bergabung dalam perusahaannya telah didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Agensi maupun asosiasi agensi di Taiwan dengan senang hati akan membantu mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI yang sedang melanjutkan kontrak kerja baru, ujarnya.
Pihak DEWAS juga mengunjungi unit layanan pekerja migran Indonesia (ULPMI) Taiwan, sebagai kantor perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan, di Taipei. Setelah itu, dilanjutkan dengan kunjungan ke sebuah toko Indonesia di Distrik Sanchong, New Taipei dan dialog dengan beberapa perawat migran yang saat itu tengah berkunjung.
Yati, perawat migran yang bekerja di Sanchong mengatakan bahwa ia masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Saya baru saja perpanjangan kontrak dan telah mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan lagi. Pembayarannya tidak perlu meminta tolong ke keluarga di Indonesia, cukup membayar di Taiwan sudah bisa melalui minimarket yang ada, tinggal menghubungi kator perwakilan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Yati yang telah bekerja di Taiwan enam tahun.
Kunjungan KDEI, usulan dukungan kemudahan klaim
Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Arif Sulistiyo, pada Jumat menerima kunjungan dari DEWAS BPJS Ketenagakerjaan untuk berdiskusi terkait dengan program Jamsos PMI.
Kunjungan tersebut dilakukan oleh Zuhri yang didampingi oleh anggota DEWAS Subchan Gatot dan M. Aditya Warman, beserta Kepala Sekretariat DEWAS Usfiari Usmar.
Menurut rilis pers KDEI, kedua pihak mendiskusikan perlunya peningkatan manfaat bagi PMI terutama yang meninggal tanpa melihat status resmi atau overstay sepanjang masih memiliki kepesertaan aktif, kendala teknis pembayaran iuran BPJS di kanal tertentu, dan perlunya penempatan petugas yang ditunjuk BPJS Ketenagakerjaan di KDEI untuk mempermudah pelayanan kepada PMI.
Menanggapi hal tersebut, DEWAS menyatakan mereka berkomitmen untuk memastikan agar direksi BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan perbaikan untuk mendukung kemudahan klaim.
Kunjungan ABK Wanli, sosialisasi keaktifan Jamsos PMI
Pada Sabtu sore, dilakukan kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Wanli, New Taipei, di mana pihak DEWAS berdialog bersama 20 anak buah kapal (ABK) yang pada hari itu bersandar di pelabuhan.
Ketua Wanli Community, Sutarno, yang akrab disapa dengan nama panggilan Buang, menyambut baik kedatangan DEWAS guna menyosialisasikan pentingnya mengaktifkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, untuk pelindungan kerja selama di Taiwan.
"Saat ini kami masih belum paham perbedaan antara BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Saya kira itu sama, makanya kami mengusulkan adanya pelindungan juga bagi ABK yang sakit bawaan, tidak sekedar yang terkena kecelakaan kerja saja," ujar Buang.
Sementara itu, Ali Imron menanyakan pada ULPMI Taiwan bagaimana cara untuk klaim manfaat kecelakaan kerja karena temannya mengalami kecelakaan kerja sehingga jarinya terpotong jala.
"Dulu teman-teman kami sering mengalami kecelakaan kerja seperti kapal terbakar lah, jari terpotong dan jatuh ke laut. Selama ini majikan memang menanggung biaya pengobatan, tetapi untuk yang kehilangan anggota tubuh seperti jari terpotong, kami tidak tahu jika hal itu bisa diklaim melalui BPJS Ketenagakerjaan di Taiwan," ujarnya.
Zuhri meminta para ABK untuk aktif menghubungi ULPMI Taiwan sebagai perwakilan untuk menanyakan hal-hal mengenai manfaat klaim dan juga kepesertaan.
Pada kesempatan tersebut, DEWAS BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan sembako kepada ABK yang tergabung dalam Wanli Community.
Setelah berdialog, para ABK mengantarkan tim DEWAS untuk melihat kehidupan ABK di kapal. Kepada CNA, Zuhri menuturkan bahwa ia sempat terkejut karena para ABK tersebut harus tidur di atas kapal sepanjang waktu dan tidak mempunyai mes.
Dialog bersama organisasi PMI
Zuhri bersama timnya juga mengadakan dialog bersama PMI pada Minggu di dekat Taipei Main Station yang dihadiri sebanyak 45 PMI. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai perwakilan organisasi seperti GANAS, SBIPT, SEBIMA, Pantura, SARBUMUSI, FORBES, Pagar Nusa, dan perwakilan dari Universitas Terbuka.
Dalam diskusinya, pihak DEWAS membuka masukan dan pesan-pesan yang disampaikan dari berbagai aktivis organisasi tersebut. Menurut pengamatan CNA, terdapat usulan agar BPJS Ketenagakerjaan mengubah manfaat klaim bantuan bagi pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan bagi PMI yang ditempatkan tidak sesuai perjanjian kerja.
"Banyak PMI kita yang mengalami PHK sepihak oleh pabriknya, tetapi kalau mau klaim manfaat tersebut harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia, itu tidak mungkin karena PMI tersebut pasti masih mau mencari kerja di sini (Taiwan)," ujar Nardi dari SEBIMA.
Sementara itu, Sri Desi Nataliasari dari SARBUMUSI mengatakan pada CNA bahwa acara dialog dan diskusi tersebut sangat positif dan bermanfaat, khususnya bagi PMI. Kehadiran langsung dari DEWAS, menurutnya, memberikan pemahaman yang lebih jelas bahwa negara benar-benar hadir dan melakukan pengawasan terhadap perlindungan sosial bagi PMI.
"Melalui sosialisasi ini, kami tidak hanya memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga merasa lebih tenang karena ada komitmen pengawasan agar hak-hak PMI tetap terlindungi. Harapan saya ke depan, informasi seperti ini terus diperluas dan yang terpenting, proses klaim BPJS Ketenagakerjaan dapat semakin mudah, cepat, dan responsif, terutama ketika teman-teman PMI mengalami musibah, sehingga perlindungan yang diberikan benar-benar bisa dirasakan secara nyata," ujarnya.
Di akhir kunjungannya, dalam wawancara eksklusif bersama CNA, Zuhri menegaskan bahwa kedatangannya bersama timnya ke Taiwan bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jamsos ketenagakerjaan.
"Dewas ingin memastikan seluruh program berjalan dengan baik. Selama beberapa hari ini kami menemukan beberapa hal antara lain pemahaman tingkat literasi PMI dengan kesadaran PMI terhadap jamsos ketenagakerjaan masih kurang, sehingga hal ini bisa didorong tingkat pengalamannya lebih baik, maka bisa membantu PMI untuk mendapatkan hak sebagai peserta," ujar Zuhri.
Selain itu, Zuhri juga mengatakan bahwa ia mendapatkan beberapa isu penting yang berkaitan dengan jamsos ketenagakerjaan seperti masalah teknis dan kebijakan yang perlu untuk dibenahi.
"BPJS Ketenagakerjaan punya kewenangan bisa melaksanakan semua regulasi dan ketentuan, sementara stakeholder seperti kementerian terkait, KP2MI (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai pemegang domain dari sebuah regulasi dan kebijakan," ujar Zuhri yang pernah bertugas di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini.
"Selama ini ada masukan, memberikan informasi yang terkait dengan teknis dan regulasi ketentuan. Yang teknis akan kami sampaikan pada dewan direksi untuk dilakukan perbaikan, termasuk penyederhanaan layanan," ucapnya.
"Mengenai penambahan manfaat, saya kira itu bukan domain BPJS Ketenagakerjaan, tetapi itu domain insitusi yang mengeluarkan regulasi. Dulu dikeluarkan oleh Kemnaker, sejak BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) menjadi kementerian KP2MI, ada kemungkinan domain regulasinya akan digeser dari Kemnaker ke KP2MI. Namun saya tidak mau berkomentar karena bukan kewenangan saya, dan itu kewenangan presiden," ungkapnya.
"Jika kita memberikan masukan bisa-bisa saja, tetapi secara eksekusi hal itu kewenangannya presiden karena KP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah presiden. Jadi nanti kewenangan presiden yang menentukan apakah regulasinya masih di Kemnaker atau bergeser ke KP2MI," jelas Zuhri menanggapi.
Di akhir wawancara Zuhri menitipkan pesan untuk PMI agar sebisa mungkin mengakses sumber-sumber yang bisa dipercaya seperti KDEI dan ULPMI Taiwan, jangan sampai mencari sumber yang tidak pas, sehingga akan membingungkan PMI itu sendiri.
