Oleh Sunny Lai dan Jennifer Aurelia, reporter staf CNA
Seorang perawat migran Indonesia tidak berdokumen di Taiwan diketahui hamil pada Januari 2025 dan menganggap kehamilan tersebut sebagai sebuah berkat meski tidak direncanakan.
Namun, delapan bulan kemudian, kondisi itu berubah menjadi situasi darurat yang mengancam nyawanya.
Ellie (nama samaran) dan bayinya akhirnya selamat, tetapi kasus ini, yang menyisakan tagihan medis sebesar NT$1,7 juta (Rp902,7 juta) yang belum terbayar, menyingkap kelemahan serius dalam penanganan pekerja migran serta sistem Asuransi Kesehatan Nasional (NHI) Taiwan.
Hamil tanpa pemeriksaan kehamilan
Perempuan berusia 34 tahun itu tiba di Taiwan pada 2019 dan menjadi pekerja tidak berdokumen setahun kemudian setelah meninggalkan majikannya.
Setelah bekerja tanpa status hukum selama empat tahun, ia baru menyadari kehamilannya pada Januari 2025.
Karena berstatus tidak berdokumen, ia tidak tercakup dalam sistem asuransi kesehatan Taiwan (NHI) yang bersifat wajib. Ellie pun menghindari pemeriksaan kehamilan karena takut dilaporkan dan dideportasi.
Ia bertahan hingga awal September sebelum akhirnya mencari bantuan Harmony Home Foundation untuk mendapatkan perawatan medis.
Hasil pemeriksaan tidak menggembirakan.
“Dokter mengatakan kehamilan ini berbahaya dan harus dilahirkan pada usia 35 minggu,” kata Ellie kepada CNA dalam wawancara baru-baru ini, mengenang salah satu pemeriksaan pertamanya tahun lalu.
“Saya takut meninggal,” ujarnya.
Dokter mendiagnosis Ellie menderita plasenta akreta berat, yaitu kondisi ketika plasenta tumbuh terlalu dalam menempel pada dinding rahim, yang dapat menyebabkan perdarahan hebat dan mengancam nyawa saat persalinan, sehingga membahayakan ibu dan bayi.
Proses rumit dan biaya besar
Karena risikonya tinggi, Ellie dirujuk ke National Taiwan University Hospital (NTUH) untuk mendapatkan perawatan spesialis.
Ia ditangani oleh Shih Jin-chung (施景中), kepala divisi kebidanan di Departemen Obstetri dan Ginekologi NTUH.
Kasus Ellie “sangat sulit dioperasi karena tingkat invasinya luas,” ujar Shih kepada CNA dalam wawancara baru-baru ini.
Ia menjelaskan, ketika plasenta menembus area yang luas dan dalam, ahli bedah harus masuk lebih jauh ke jaringan yang banyak mengandung pembuluh darah, sehingga perdarahan menjadi lebih sulit dikendalikan.
Putra Ellie dilahirkan pada 1 Oktober melalui operasi yang berlangsung selama dua jam.
Setelah itu, sang ibu menjalani perawatan selama lima hari di unit perawatan intensif dan sekitar dua pekan di bangsal umum, sementara bayinya dirawat di unit perawatan intensif neonatal selama lebih dari satu bulan hingga 9 November.
“Jika saya melahirkan di Indonesia, saya mungkin akan dipulangkan tanpa operasi, dan saya pasti tidak akan selamat," kata Ellie.
“Kesalahpahaman”
Ketika Ellie meninggalkan NTUH bersama staf Harmony Home pada pertengahan Oktober, ia pergi tanpa menyelesaikan tagihan medis sebesar NT$1,7 juta tersebut.
Hal itu memicu reaksi keras dari Shih, yang menulis di Facebook pada akhir Oktober bahwa dirinya merasa “ditipu” karena yayasan tersebut tidak dapat dihubungi dan tagihan masih belum dibayar.
“Saat itu saya benar-benar tidak senang. Anda membawa pasien ini kepada saya dan meminta saya melakukan segala cara untuk menyelamatkannya, tetapi tagihan medis yang besar itu belum ditangani,” kata Shih mengenang.
Saat ditanya mengenai reaksi Shih kala itu, Ellie menangis dan mengatakan hal tersebut “mungkin hanya kesalahpahaman.”
Sehari setelah unggahan Shih, Harmony Home menghubunginya untuk menjelaskan apa yang terjadi, termasuk adanya kesalahan dalam proses pemulangan pasien sehingga Ellie tidak menandatangani surat pengakuan utang.
Beberapa hari kemudian, Ellie juga kembali ke NTUH untuk menjelaskan langsung dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Shih.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, Shih memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan bahkan membantu menyebarkan penggalangan dana yang dilakukan LSM tersebut untuk kasus Ellie.
Langkah tersebut kemudian menarik lebih banyak dukungan setelah penggalangan dana awal sempat terhenti, termasuk sumbangan sebesar NT$1,05 juta dari seorang pria bermarga Wu (吳) untuk menutup sisa biaya.
“Saya tidak mengenal Pak Wu, dan dia juga tidak mengenal pekerja migran asal Indonesia ini,” kata Shih. “Mengapa dia mau membantu? Sejujurnya saya tidak tahu. Mungkin itu hanya tindakan kebaikan hati.”
Akhir bahagia?
Kisah Ellie berakhir bahagia berkat sumbangan yang terkumpul. Namun menurut pendiri Harmony Home Foundation, Nicole Yang (楊婕妤), kasus serupa kemungkinan bukan yang terakhir.
Hingga Desember 2025, Taiwan tercatat memiliki 94.542 pekerja migran tidak berdokumen dari total 866.275 pekerja migran, termasuk 38.792 perempuan, menurut data Direktorat Jenderal Imigrasi Nasional (NIA) dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Sebagian besar pekerja migran perempuan yang tidak berdokumen berada pada usia subur. Berdasarkan pengalaman organisasinya selama bertahun-tahun membantu para perempuan tersebut dan anak-anak mereka, Yang memperkirakan sekitar 500 di antaranya telah melahirkan di Taiwan.
Yang mengatakan sebagian perempuan melahirkan di klinik, “namun sebagian besar takut tertangkap dan akhirnya melahirkan di rumah.”
Ketakutan tersebut juga membuat mereka menghindari pemeriksaan kehamilan karena tidak memiliki asuransi kesehatan dan khawatir dideportasi, yang dapat berakibat serius.
Mengutip satu kasus bayi yang lahir dengan satu tangan yang tidak berkembang dan kemudian mengalami atrofi, Yang mengatakan bahwa pemeriksaan selama kehamilan dapat menurunkan risiko kondisi semacam itu serta memberikan kesempatan bagi orang tua untuk mengambil keputusan sejak dini mengenai kelanjutan kehamilan.
Bom waktu
Meski Ellie merupakan pekerja migran hamil tanpa dokumen pertama yang ditangani Shih, ia mengatakan rekan-rekannya di berbagai daerah Taiwan juga menghadapi kasus serupa.
Seorang dokter di Kabupaten Nantou, wilayah Taiwan tengah yang bergantung pada tenaga kerja pertanian dalam jumlah besar, mengatakan kepadanya bahwa delapan pekerja migran tidak berdokumen telah melahirkan di rumah sakit tersebut hanya dalam satu bulan terakhir, ujar Shih.
Dalam sebagian besar kasus, pasien tidak mampu membayar biaya pengobatan.
Rumah sakit biasanya melaporkan kasus tersebut kepada NIA, yang kemudian mengatur pemulangan para perempuan itu setelah kondisi medis mereka stabil pascapersalinan.
“Tagihan medis biasanya dibiarkan tidak terbayar,” kata Shih, seraya menambahkan bahwa rumah sakit sering kali harus menanggung kerugian tersebut.
Namun di luar beban finansial, Shih menilai risiko klinisnya jauh lebih mengkhawatirkan.
“Mereka tidak memiliki NHI, tidak memiliki status hukum, dan tidak menjalani pemeriksaan kehamilan. Jadi ketika mereka datang ke rumah sakit, pada dasarnya mereka adalah bom waktu bagi tenaga medis di garis depan,” ujarnya.
Apa yang bisa dilakukan?
Yang mengatakan pemerintah Taiwan saat ini belum memiliki rencana khusus untuk membantu pekerja migran tidak berdokumen yang hamil.
“Jika pemerintah bisa membantu, tentu itu baik. Namun saya rasa tidak semudah itu,” katanya, seraya menambahkan bahwa banyak orang bersedia membantu anak-anak tanpa dokumen karena “anak-anak tidak bersalah,” tetapi cenderung kurang peduli pada sang ibu.
Shih, yang juga menjabat sebagai pengawas dewan Asosiasi Obstetri dan Ginekologi Taiwan, mengatakan ia berencana mendorong pemerintah melalui asosiasi tersebut untuk membentuk satuan tugas lintas kementerian guna menangani masalah ini.
Saat ini, menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan tidak menganggap masalah medis sebagai tanggung jawabnya, sementara Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menilai persoalan pekerja migran tidak berdokumen bukan berada dalam lingkupnya.
“Saya berharap pemerintah berhenti menutup mata. Masalah ini hanya akan semakin besar dan perlu ditangani secara serius,” kata Shih.
Selesai/IF
