Taipei, 12 Des. (CNA) Wakil Menteri Dalam Negeri Ma Shih-yuan (馬士元) pada Kamis (11/12) mengatakan aplikasi media sosial Tiongkok Xiaohongshu harus menyerahkan rencana perbaikan untuk memperkuat langkah-langkah antipenipuan dan keamanan siber sebelum pembatasan terhadap aplikasi tersebut dicabut di Taiwan.
Pemerintah Taiwan pada 4 Desember memerintahkan penyedia layanan internet di Taiwan untuk "memperlambat" Xiaohongshu, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Rednote, selama satu tahun karena kekhawatiran terkait keamanan siber dan penipuan. Meskipun masih dapat diunduh, aplikasi ini membutuhkan waktu lama untuk memuat fungsinya, sehingga secara efektif tidak dapat digunakan.
Dalam sebuah wawancara program daring, Ma mengatakan Xiaohongshu gagal mematuhi peraturan pemerintah setelah berulang kali diminta untuk membantu memerangi penipuan, dan dengan jumlah pengguna di Taiwan yang meningkat tajam, aplikasi ini sejak itu menjadi sarang bagi para penipu.
Ia menambahkan bahwa platform besar lainnya, termasuk Google, Meta, LINE, dan TikTok, telah mematuhi dan sudah menunjukkan kemajuan, tidak seperti Xiaohongshu, meskipun ia tidak merinci lebih lanjut.
Ketika ditanya apakah tindakan ekstrem terhadap aplikasi tersebut diperlukan, Ma mengatakan penegakan hukum adalah tanggung jawab lembaga pemerintah, mengutip Pasal 42 Undang-Undang Pencegahan Bahaya Kejahatan Penipuan, yang memungkinkan otoritas memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir atau membatasi akses ke situs web dalam keadaan darurat guna mencegah masyarakat terus terpapar situs penipuan.
Ia menambahkan bahwa, berbeda dengan larangan total Tiongkok terhadap beberapa platform media sosial, Taiwan mengambil pendekatan yang lebih lunak dengan memberlakukan hambatan yang membuat aplikasi tersebut tidak mulus digunakan.
Dengan mencontohkan Meta, Ma mengatakan perusahaan itu memiliki perwakilan lokal di Taiwan dan terus menghapus iklan ilegal untuk melindungi calon korban penipuan. "Pemerintah saat ini tidak memiliki cara untuk melindungi pengguna Xiaohongshu di Taiwan, itulah sebabnya kami menerapkan Pasal 42," jelasnya.
Xiaohongshu tidak memiliki perwakilan di Taiwan, dan bahkan jika ingin mendirikannya, harus mendapat persetujuan dari Dewan Urusan Tiongkok Daratan, Kementerian Urusan Digital, atau Kementerian Urusan Ekonomi, sehingga menimbulkan hambatan hukum.
Pemerintah membutuhkan saluran komunikasi, tetapi dialog semacam itu harus mematuhi hukum Taiwan -- sesuatu yang tidak bersedia dilakukan Xiaohongshu, sehingga menciptakan kebuntuan, tambahnya.
Ketika ditanya apakah pendirian perwakilan lokal di Taiwan dapat menyelesaikan masalah, Ma mengatakan aplikasi Tiongkok tersebut harus terlebih dahulu menjelaskan bagaimana moderasi konten dan mekanisme lainnya beroperasi serta menyerahkan rencana untuk memperkuat langkah-langkah antipenipuan dan keamanan siber, namun sejauh ini belum ada tanggapan.
Biro Investigasi Kriminal (CIB) Taiwan hari Rabu mengatakan mereka telah menemukan total 756 kasus penipuan di Xiaohongshu dalam sebelas bulan pertama 2025.
Jenis penipuan yang paling umum di aplikasi tersebut adalah lelang daring palsu (283 kasus), diikuti pembatalan pembayaran cicilan (196), investasi palsu (51), membuat identitas palsu secara daring untuk memikat seseorang ke dalam hubungan, seringkali demi keuntungan finansial (43), dan penipuan layanan seks (23), menurut rilis dari Pusat Pencegahan Penipuan CIB.
Selesai/JC
