Taipei, 12 Nov. (CNA) Legislator Kuomintang (KMT) Tu Chuan-chi (涂權吉), Rabu (12/11) mengatakan ada majikan yang menemukan resume pekerja migran yang dipekerjakannya dipalsukan perantara di Indonesia, meskipun pihak agensi di Taiwan mendapat peringkat A dalam evaluasi Kementerian Ketenagakerjaan (MOL).
Dalam rapat mengenai situasi operasional MOL di Yuan Legislatif, Tu mengungkapkan bahwa setelah mempekerjakan perawat migran tersebut melalui agensi, pihak majikan mendapati kemampuan perawatannya serta pengetahuan kebersihannya sangat buruk, bahkan tidak mampu menyiapkan makanan untuk pasien.
Setelah ditanyai, pekerja migran itu mengaku pengalaman kerja dalam resumenya telah dipalsukan pihak agensi di Indonesia, dan ini sebenarnya adalah kali pertamanya pergi ke luar negeri dan menjadi debutnya sebagai perawat, kata Tu.
Dalam proses mediasi untuk meminta ganti rugi, kata Tu, agensi Taiwan hanya mengatakan mereka sekadar meneruskan riwayat kerja yang disediakan perantara di Indonesia dan tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasinya.
Pada akhirnya, agensi tersebut hanya bersedia mengembalikan biaya jasa, sementara kontraknya diakhiri lebih awal, kata Tu, seraya mengatakan hal ini bukan hanya menyebabkan kerugian biaya perawatan bagi majikan, tetapi juga memaksanya membayar lebih mahal untuk mempekerjakan perawat asal Taiwan.
Ia menambahkan bahwa setelah ditelusuri, agensi tersebut telah memperoleh peringkat A selama lima tahun berturut-turut dalam evaluasi MOL, dan dua di antaranya berstatus unggul dan dibebaskan dari penilaian ulang.
Tu mengatakan, dalam aspek layanan pelanggan, agensi itu mendapat nilai sempurna, namun ketika muncul kasus pemalsuan data seperti ini, ia mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab.
Menanggapi itu, Direktur Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja MOL, Lydia Huang (黃齡玉) menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, agensi yang memberikan informasi palsu dapat dikenai sanksi administratif, termasuk kemungkinan penangguhan operasi atau pencabutan izin usaha.
Huang menyebutkan kasus ini akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diselidiki, dan jika agensi tersebut terbukti memberikan informasi palsu, mereka akan diberikan sanksi lanjutan.
Sementara itu, untuk kerugian yang dialami majikan, karena termasuk dalam ranah kontrak perdata, pihaknya dapat menuntut ganti rugi kepada pihak pekerja, kata Huang.
Tu menyoroti bahwa dalam indikator evaluasi agensi yang dibuat MOL, aspek "layanan pelanggan" tidak mencantumkan kewajiban bagi agensi untuk memverifikasi riwayat kerja atau memastikan kebenaran informasi tentang pekerja migran terkait.
Menanggapi hal tersebut, Huang menyatakan kewajiban seperti itu memang termasuk bagian dari kepatuhan hukum dasar.
Namun, karena ada legislator yang menilai indikator evaluasi saat ini belum mampu membedakan kualitas kinerja agen secara nyata, kata Huang, pihaknya kini melakukan peninjauan menyeluruh terhadap sistem evaluasi agensi.
(Oleh Elly Wu dan Jason Cahyadi)
Selesai/ja
