Taipei, 11 Nov. (CNA) Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) dalam pertemuan di Yuan Legislatif hari Selasa (11/11) mengatakan pihaknya akan meminta Kementerian Urusan Ekonomi (MOEA) dan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) meninjau secara menyeluruh kondisi kerja dan perlindungan pekerja.
Hal ini ia sampaikan menanggapi Legislator Partai Progresif Demokratik Chuang Jui-hsiung (莊瑞雄) yang menyoroti penangguhan impor dari Giant Manufacturing Co. di Taiwan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) Amerika Serikat (AS) atas dugaan kerja paksa, termasuk terhadap pekerja migran.
Ini merupakan pertama kalinya perusahaan Taiwan ditahan barangnya oleh pihak AS karena isu hak-hak pekerja, kata Chuang, menambahkan bahwa Giant dilaporkan melanggar lima dari sebelas standar kerja paksa yang ada.
Chuang pun menanyakan bantuan apa yang diberikan MOEA dan apakah ada mekanisme lintas kementerian untuk memperbaiki sistem.
Menanggapi itu, Menteri Urusan Ekonomi Kung Ming-hsin (龔明鑫) menyatakan ini merupakan kasus tunggal, dan bahwa pihak AS secara jelas menyebutkan ini kejadian individu.
MOEA juga telah menyampaikan penjelasan dari pihak Giant, dan pihak AS berharap pemerintah Taiwan tidak terlalu cepat campur tangan, kata Kung.
Giant telah bertemu pihak AS untuk memberikan klarifikasi, dan penahanan barang ini hanya bersifat sementara, dengan hasil akhir yang belum diputuskan, ujarnya.
Menanggapi itu, Chuang menekankan masalah ini tidak bisa dianggap remeh, seiring dalam skenario terburuk pendapatan perusahaan besar bisa turun setidaknya 5 persen dan barang tertahan 2–3 tahun.
Giant sendiri bisa kehilangan nilai pasar hingga NT$3 miliar (Rp1,6 triliun), yang juga akan berdampak pada seluruh rantai pasokan, kata Chuang.
Ia menambahkan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah "tiket masuk" perdagangan internasional di era baru. Bukan hanya AS, Uni Eropa juga mulai mengambil langkah, dengan "Petunjuk Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan" (CSDDD) yang akan berlaku tahun 2027, ujarnya.
Perusahaan Taiwan yang menerima bisnis dari merek global harus mematuhi peraturan ini, dan pemerintah harus bersiap sebelum masalah terjadi, ujarnya. Jika tidak, nantinya bukan hanya pihak usaha yang menghadapi krisis, tetapi merek Taiwan secara keseluruhan akan terdampak, tambah Chuang.
Kung menambahkan bahwa kasus Giant adalah kasus individu, tetapi untuk isu yang lebih luas, MOEA dan MOL perlu berkoordinasi terkait masalah kerja paksa. Banyak hal bisa segera diperbaiki, misalnya lingkungan dan keselamatan kerja, ujarnya.
Masalah utama saat ini, ucapnya, adalah pada pekerja migran, terutama terkait biaya agensi tenaga kerja, yang dipungut perantara di negara asal pekerja, tetapi secara global, dianggap bahwa majikan yang harus menanggungnya.
MOEA akan berdiskusi dengan MOL mengenai kemungkinan adanya periode transisi, tetapi masalah ini pada akhirnya harus diselesaikan, kata Kung.
Senada dengan Chuang, Cho menyatakan bahwa tanpa memenuhi standar HAM, Taiwan akan sulit masuk ke masyarakat internasional, apalagi bersaing di pasar global.
Ia menekankan, meski ini kasus tunggal, pemerintah bersedia melakukan tinjauan menyeluruh, meminta MOEA dan MOL meninjau semua kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja, serta menyusun panduan agar semua pihak dapat mematuhinya bersama.
Cho juga menyebutkan bahwa pemerintah kini meluncurkan "Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia Fase II", yang menuntut produsen dan rantai pasokannya memenuhi standar HAM.
Salah satu langkah penting adalah pelaksanaan uji tuntas HAM oleh perusahaan, yang akan diterapkan secara bertahap sesuai ukuran usaha, ujarnya.
(Oleh Lin Ching-yin dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
