Taipei, 7 Nov. (CNA) Sejumlah kelompok buruh hingga mahasiswa pada Jumat (7/11) memprotes TaiDoc Technology atas dugaan pengelolaan pekerja migran yang ketat dan sewenang-wenang, hingga menekan serikat dan melanggar hak-hak pekerja.
Dalam protes di depan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL), Taidoc Technology Labor Union (TTLU) menuding TaiDoc telah lama menerapkan manajemen pekerja migran yang melanggar hak-hak dasar buruh dan membentuk kerja paksa.
TaiDoc adalah perusahaan teknologi medis ternama yang juga memproduksi banyak peralatan estetika medis dan memasarkan produknya ke seluruh dunia, dengan anak perusahaan di Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris, kata Sekretaris Jenderal TTLU Lennon Wong (汪英達).
Namun, perusahaan berkedok internasional tersebut memberlakukan pengelolaan yang sangat menekan terhadap pekerja migran di pabriknya di Taoyuan dan Distrik Wugu, New Taipei, dengan aturan yang sangat ketat, kata Wong.
Setelah pekerja migran membentuk serikat, perusahaan memanggil pengurusnya untuk meminta daftar anggota, meminta mereka mengundurkan diri dari organisasi dan membubarkannya, serta menuntut anggota meninggalkan serikat sebelum akhir Desember, dengan ancaman pencabutan seluruh tunjangan, ujarnya.
Wong juga mengatakan tindakan yang ia sebut otoriter ini bukanlah yang pertama, seiring dahulu banyak pekerja migran di pabrik Taoyuan yang mengajukan keluhan karena tidak puas dengan aturan TaiDoc, namun perusahaan kemudian menekan mereka dan tidak memperpanjang kontrak hampir semua dari mereka.
TTLU juga mengatakan TaiDoc memaksa pekerja migran perempuan yang hamil untuk langsung dipulangkan ke negara asalnya, penyerahan deposit setara satu bulan gaji bagi yang ingin berlibur ke kampung halaman, hingga berbagai bentuk bayaran baik kepada agensi tenaga kerja maupun perusahaan.
Lyn, pekerja migran di TaiDoc, mengatakan ia datang ke Taiwan untuk bekerja demi masa depan yang lebih baik, namun yang dihadapinya di sana adalah kontrol, hukuman, utang, dan ketakutan.
Di asrama, ujarnya, mereka diperlakukan seolah-olah sedang diawasi, dengan pemberlakuan jam malam, apel malam, dan keharusan mengunggah foto setiap malam sebagai bukti berada di asrama.
Pekerja yang menginap di luar saat hari libur dapat dihukum, dan yang ingin pulang menjenguk keluarga atau sekadar beristirahat mungkin akan dikenai hukuman kerja selama 30 hari, kata Lyn.
TTLU menyatakan aturan kerja perusahaan mengandung unsur kerja paksa yang serius dan secara langsung menekan serikat, yang melanggar standar hak dasar buruh.
Pemerintah tidak boleh membiarkan hal ini berlalu, kata serikat, menambahkan bahwa mereka juga akan terus menuntut TaiDoc melakukan perbaikan dari perspektif hak asasi manusia perusahaan, uji tuntas, dan pengawasan rantai pasok.
Wong juga menambahkan bahwa situasi TaiDoc bahkan mungkin lebih buruk dari kasus Giant Manufacturing Co. di Taiwan -- yang baru-baru ini disanksi Amerika Serikat atas dugaan kerja paksa.
Jika Giant saja sampai dikenakan sanksi, TaiDoc harus segera menyadari kesalahannya dan berhenti bertindak sewenang-wenang, kata Wong.
Serikat mengimbau perusahaan untuk berunding secara tulus dan setara, dan jika TaiDoc tetap keras kepala, segala konsekuensi yang lebih berat di kemudian hari adalah tanggung jawab perusahaan sendiri, kata Wong.
TTUL pun menuntut TaiDoc untuk mengembalikan pembayaran pekerja migran ke agensi dan perusahaan, membayarkan upah mereka dalam membersihkan lingkungan, menaati kontrak kerja dengan menyediakan tiket pesawat, hingga membatalkan peraturan pengelolaan yang tidak adil.
Protes juga diwarnai aksi teatrikal oleh sejumlah kelompok pelajar, termasuk dari National Taiwan University, National Taiwan Normal University, National Chengchi University, hingga lintas universitas dan sekolah.
Pada akhir aksi, perwakilan MOL hadir menerima tuntutan. Kementerian pun menyatakan pengusaha tidak boleh memengaruhi pekerja migran untuk bergabung atau keluar dari serikat, maupun menghalangi hak-hak serikat.
Jika Komite Adjudikasi Praktik Perburuhan Tidak Adil MOL menetapkan adanya tindakan perburuhan tidak sah, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai hukum, tambah kementerian.
MOL juga mengatakan mereka akan segera mengirim surat kepada pemerintah daerah untuk memeriksa apakah terdapat pelanggaran dalam pengelolaan kehidupan pekerja migran.
Untuk perusahaan yang membuat investasi luar negeri di atas jumlah tertentu, kata MOL, mereka akan bekerja sama dengan Kementerian Urusan Ekonomi untuk memastikan kondisi kepatuhan ketenagakerjaan dan apakah terdapat sengketa perburuhan besar.
Sementara itu, Departemen Ketenagakerjaan Kota New Taipei menyatakan mereka telah berulang kali memberi teguran dan meminta perbaikan kepada TaiDoc atas dugaan tindakan ketenagakerjaan yang tidak patut. Serikat telah mengajukan permohonan keputusan dan sanksi kepada MOL, tambah mereka.
Selain itu, kata departemen tersebut, mereka telah meminta serikat menyerahkan bukti terkait dugaan pemotongan gaji yang melanggar hukum, dan jika terbukti benar melalui pemeriksaan, perusahaan akan disanksi sesuai hukum.
Hingga pukul 6 sore, TaiDoc belum memberikan tanggapan.
(Oleh Elly Wu, Ho Hsiu-ling, Tsao Ya-yen, dan Jason Cahyadi)
Selesai/ML
