Taipei, 18 Juli (CNA) Seorang pakar ekonomi hari Kamis (17/7) menyarankan agar eksportir Taiwan yang memiliki banyak aset dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) dapat menggunakan mata uang tersebut untuk membayar gaji pekerja migran hingga pajak.
Hal ini disampaikan Direktur Divisi Riset Pertama di Chung-Hua Institution Economic Research, Liu Meng-chun (劉孟俊) dalam rapat dengar pendapat terkait tarif impor AS di Yuan Legislatif, sebagai cara mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dolar Taiwan baru-baru ini bagi industri ekspor.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Usaha Kecil dan Menengah serta Perusahaan Rintisan, GJ Lee (李冠志) menyatakan bahwa mata uang yang digunakan secara resmi di dalam negeri adalah dolar Taiwan dan seluruh transaksi dicatat menggunakan itu.
Adapun mengenai kelayakan saran dari akademisi tersebut perlu dibahas lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait, ujarnya.
Untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM) berorientasi ekspor dan impor dapat menjalankan operasinya dengan stabil di bawah fluktuasi kurs dolar Taiwan, Wakil Menteri Urusan Ekonomi Ho Chin-tsang (何晉滄), Kamis menyatakan pihaknya telah mengaktifkan sebuah satuan tugas terkait.
Berdasarkan data bank milik negara, jumlah UKM yang berkonsultasi terkait layanan lindung nilai pada kuartal kedua meningkat enam kali lipat dibanding kuartal pertama, dan yang benar-benar menggunakan instrumennya meningkat 13 persen.
Lee menyatakan bahwa tiga langkah utama sedang didorong, yaitu memperkuat promosi dan asistensi penggunaan instrumen lindung nilai, mendorong dukungan keuangan dan langkah-langkah jaminan kredit, serta meningkatkan daya saing dan memperluas pasar internasional.
Saat ini, ujarnya, telah dikoordinasikan agar delapan bank milik negara menampilkan sebuah zona layanan lindung nilai tukar untuk UKM di halaman utama situs web mereka, yang mencakup pengenalan instrumen, studi kasus, dan informasi kontak terkait.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi dengan pelaku usaha di sektor tekstil, mesin, komponen otomotif, sepeda, manufaktur logam, peralatan tangan, dan industri plastik dan karet, serta mengadakan pertemuan di klaster industri di wilayah utara dan tengah.
Menurut Lee, para pelaku industri mengharapkan adanya produk lindung nilai yang lebih fleksibel dan adaptif, namun karena keterbatasan regulasi perbankan, saat ini bantuan masih mengacu pada mekanisme yang ada.
Kementerian Urusan Ekonomi menegaskan mereka akan terus menggabungkan kegiatan sosialisasi tatap muka, sumber daya daring, dan layanan konsultasi langsung untuk membantu UKM memahami instrumen lindung nilai yang tersedia.
Kementerian juga mengatakan mereka akan terus bekerja sama secara erat dengan sektor keuangan guna meninjau dan memperkuat langkah-langkah terkait secara berkelanjutan.
(Oleh Liu Chien-ling dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
