Taipei, 16 Mei (CNA) Yuan Eksekutif (Kabinet Taiwan) hari Kamis (15/5) menyetujui rancangan undang-undang yang akan memungkinkan orang-orang memilih agar catatan medisnya tak bisa diakses, baik sebagian atau seluruhnya, oleh pemerintah dari penggunaan catatan Asuransi Kesehatan Nasional (NHI) mereka untuk tujuan nonmedis.
Dalam konferensi pers Kabinet, pejabat senior kesehatan Chen Chen-hui (陳真慧) mengatakan bahwa seseorang akan dapat meminta penghentian penuh atau sebagian penggunaan catatan NHI mereka untuk tujuan pembuatan kebijakan atau penelitian akademis.
Saat ini, basis data NHI, yang mencakup catatan asuransi dan medis sekitar 99,9 persen warga negara Taiwan yang diasuransikan, dapat diakses lembaga pemerintah atau institusi penelitian, meskipun harus dianonimkan.
Menurut Chen, mereka yang ingin menggunakan hak tersebut harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Asuransi Kesehatan Nasional di bawah Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW), yang akan mengungkapkan catatan NHI apa saja yang sedang digunakan.
Namun, akan ada pengecualian di mana ditjen tersebut dapat menolak permohonan itu, kata Wakil Menteri MOHW Lin Ching-yi (林靜儀), dengan mencontohkan penggunaan data dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi oleh pemerintah.
Berdasarkan rancangan undang-undang tersebut, permohonan dan permintaan penghentian yang telah disetujui sebelumnya dapat diabaikan karena alasan keamanan nasional, apabila ada bahaya yang mengancam jiwa atau harta benda, atau jika pemerintah menerima permintaan resmi untuk memberikan catatan NHI seseorang.
Rancangan undang-undang ini, yang masih menunggu persetujuan legislatif, diajukan sebagai tanggapan atas putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2022, yang mewajibkan pembentukan mekanisme dalam waktu tiga tahun untuk memberikan kendali lebih besar peserta NHI atas penggunaan data mereka.
Di bawah rancangan undang-undang yang diusulkan, sebuah kelompok penasihat yang terdiri dari para ahli dan pemangku kepentingan terkait juga akan dibentuk untuk mengawasi akses pemerintah dan akademisi ke data NHI.
Selesai/IF
