Taipei, 13 Mar. (CNA) Terdapat risiko paparan bahan kimia di pabrik PT Pegatron Technology Indonesia, namun tidak ada langkah memadai dari anak perusahaan Taiwan itu untuk menanggulanginya, kata pihak serikat pekerja dan Taiwan Transnational Corporations (TTNC) Watch pada Kamis (13/3).
Sebuah konferensi pers yang diadakan TTNC Watch dan serikat pekerja menunjukkan bahwa produksi utama di pabrik yang berada di Kawasan Industri Batamindo itu memerlukan penggunaan banyak bahan kimia.
Namun, pihak perusahaan tidak menyediakan dokumen tertulis atau pelatihan yang jelas untuk menjabarkan kepada pekerja mengenai dampak kesehatan dari bahan-bahan itu, menurut informasi dalam konferensi pers tersebut.
Masker yang disediakan pabrik juga tidak cukup baik, menyebabkan banyak pekerja mengalami batuk dan kesulitan bernapas karena asap dan debu, menurut konferensi pers.
Ketua serikat pekerja PT Pegatron Technology Indonesia, Dedy Kasita, menyatakan bahwa pihak perusahaan mengabaikan keselamatan kerja karena meminta pekerja untuk masuk ke dalam pabrik yang masih dalam tahap konstruksi.
Bagian dalam gedung terbuka dan pegawai berada di jalur produksi sementara para pekerja konstruksi bekerja di perancah di atas mereka, ujarnya.
Dedy juga mengatakan bahwa 60 persen pekerja di pabrik bekerja dengan kontrak jangka pendek selama tiga bulan.
Salah satu dari mereka tidak diperpanjang kontraknya setelah kehilangan jari dalam kecelakaan kerja di pabrik, kata Dedy, meskipun ia mengakui perusahaan telah memberikan bantuan medis.
Hal ini sangat tidak adil bagi pekerja yang kehilangan kemampuan bekerja dan kesulitan mencari pekerjaan pasca mengalami kecelakaan kerja, kata Dedy.
Ray Cheng (鄭中睿), anggota TTNC Watch, menyatakan bahwa situasi ini telah dilaporkan ke kantor pusat Pegatron Corporation di Taiwan, namun mereka belum menerima tanggapan.
Ia pun menyerukan agar Pegatron segera melakukan perundingan dengan pekerja terkait masalah hak-hak tenaga kerja di pabriknya di Indonesia.
Cheng juga menyatakan bahwa para pemegang saham utama Pegatron, yang mencakup Biro Dana Tenaga Kerja (BLF) Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan, memiliki kebijakan investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan yang telah dipublikasikan.
Oleh karena itu, ia berharap mereka dapat mendesak Pegatron untuk melakukan perbaikan dan menjelaskan langkah-langkah yang mereka ambil.
Menanggapi hal ini, BLF menyatakan bahwa mereka telah beberapa kali menyampaikan perhatian terhadap keselamatan dan perlindungan hak-hak pekerja kepada Pegatron dan meminta perusahaan untuk menanggapi tuntutan dari pemangku kepentingan dengan baik.
Biro tersebut juga menyebutkan bahwa mereka telah mengingatkan Pegatron untuk mematuhi peraturan Komisi Pengawasan Keuangan (FSC) terkait pembangunan berkelanjutan perusahaan.
BLF mengatakan mereka telah berkomunikasi secara aktif dengan Pegatron untuk memperkuat tata kelola perusahaan serta berkomunikasi dengan pekerja, serikat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Mengingat bahwa masalah yang dilaporkan ini melibatkan tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan, kata BLF, mereka juga telah mengirimkan surat kepada FSC dan Taiwan Stock Exchange untuk menangani.
Sementara itu, Pegatron pada Kamis sore menyatakan bahwa mereka telah menyediakan pelatihan serta fasilitas keselamatan yang diperlukan, dan memiliki berbagai saluran komunikasi serta mekanisme pengaduan bagi karyawan.
Terkait laporan yang disampaikan dalam konferensi pers, perusahaan menyatakan bahwa mereka belum menerima pemberitahuan resmi dari otoritas Indonesia mengenai adanya pelanggaran ketenagakerjaan.
Selain itu, untuk meningkatkan transparansi dan keakuratan informasi, Pegatron mengatakan mereka telah mengajukan audit pabrik kepada lembaga independen guna mengklarifikasi isi laporan.
(Oleh Jeffrey Wu, Elly Wu, dan Jason Cahyadi)
Selesai/JA
