Oleh Mira Luxita, reporter CNA.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ho Pei-shan (何佩珊) pada bulan Juni menyatakan bahwa melalui tinjauan komite legislatif, pihaknya akan merekrut pekerja migran India yang diizinkan untuk bekerja di Taiwan berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara dibatasi sebanyak 1.000 orang untuk permulaan.
Baca berita sebelumnya https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202406260002
Pada wawancaranya dengan CNA, Su Yu-kuo (蘇裕國), Kepala Pusat Urusan Tenaga Kerja Lintas Batas dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, pada bulan Mei juga menyatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan industri manufaktur menjadi yang pertama merekrut pekerja dari India.
Su mengatakan kelompok pekerja migran menyarankan penggunaan rekrutmen langsung, tanpa melalui perantara (agensi), untuk mengurangi kontroversi dan perselisihan.
Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) pun mengatakan bahwa saluran perekrutan yang ada di Taiwan sudah mencakup model pemerintah ke pemerintah (G2G), dan perincian tentang perekrutan pekerja India akan diselesaikan selama pertemuan mendatang dengan pemerintah India.
Menanggapi hal tersebut, Fajar, aktivis Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas (GANAS) dalam wawancara terpisah bersama CNA mengatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) khawatir mengenai skema perekrutan G2G pekerja India akan berdampak negatif pada mereka.
"Sebenarnya para PMI khawatir juga karena persaingan lahan pekerjaan terutama bagi pekerja sektor formal di pabrik. Mereka juga menyayangkan mengapa skema perekrutan pemerintah ke pemerintah bagi pekerja India bisa diusahakan, tetapi untuk pekerja Indonesia masih melibatkan sistem perantara (agensi)," ujarnya.
Fajar juga membeberkan sejumlah kekurangan dari sistem yang selama ini digunakan oleh pihak Indonesia dalam merekrut pekerja melalui agensi lantaran membebani pekerja karena ramainya praktek penjualan job (pekerjaan).
“Kenyataan di lapangan, teman-teman PMI diharuskan membeli job untuk pekerja pabrik. Menurut laporan yang kami terima, harganya bervariasi bisa sampai NT$60 ribu (Rp29.185.513 juta) hingga NT$100 ribu,” ujar Fajar yang sudah 10 tahun menggeluti bidang pelaporan ketenagakerjaan di Taiwan.
Pada kesempatan terpisah, Kadir, analis bidang tenaga kerja KDEI dalam wawancaranya bersama CNA hari Rabu (14/8) mengatakan, "Jika ada pabrik yang ingin merekrut pekerja dari Indonesia, bisa menghubungi kami, nanti akan kami bantu memfasilitasinya."
Ia pun menambahkan jika di Indonesia juga ada program SP2T (Special Placement Program To Taiwan). Dalam penjelasan pada situs BP2MI, telah dijabarkan beberapa peluang kerja SP2T tahun 2024 Gelombang I, dapat diakses di sini. https://siskop2mi.bp2mi.go.id/pengumuman/detail/156
Berkaitan dengan biaya job yang dikenakan oleh agensi kepada pekerja, Kadir menambahkan bahwa pekerja dapat melaporkan pembayaran tersebut melalui saluran siaga pengaduan bidang tenaga kerja KDEI.
“Siapkan semua bukti yang jelas termasuk kuitansi, bukti transfer dan chat atau pesan singkat yang dikirim pada agensi. Jika terbukti ada praktek jual-beli job, maka hal tersebut bisa kami fasilitasi dengan pihak perantara untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Namun tidak secepatnya, semua memerlukan proses,” ujar Kadir.
Selesai/JC
