Taipei, 19 Agu. (CNA) Pemerintah Taiwan mulai 1 Januari 2026 akan secara rutin dan sistematis memeriksa apakah personel inti di militer, sistem pendidikan, dan pegawai negeri memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Tiongkok, Dewan Urusan Tiongkok Daratan (MAC) mengumumkan, Senin (18/8).
Dalam sebuah pernyataan, MAC mengatakan bahwa warga Taiwan tidak diizinkan memiliki registrasi rumah tangga di Tiongkok atau memegang KTP yang dikeluarkan Tiongkok, sesuai Undang-Undang yang Mengatur Hubungan antara Rakyat Wilayah Taiwan dan Wilayah Daratan.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum dan mencegah individu secara ilegal memegang jabatan, kata MAC, meskipun tidak memberikan rincian tentang bagaimana langkah tersebut akan dijalankan atau siapa yang akan bertanggung jawab.
Menurut pernyataan tersebut, langkah ini awalnya hanya akan diterapkan pada personel inti karena besarnya sistem pelayanan publik dan beragamnya praktik perekrutan serta dasar hukum yang digunakan berbagai lembaga.
"Personel inti" termasuk pejabat yang diangkat pemerintah yang bertugas sebagai perwakilan pemerintah atau agen untuk perusahaan yang didanai pemerintah, serta 21 jenis tenaga pendidikan penuh waktu yang dipekerjakan berdasarkan Undang-Undang Pengangkatan Pendidik.
Personel yang baru diangkat atau dipindahkan akan dikenakan pemeriksaan tersebut segera setelah langkah ini diberlakukan pada 1 Januari 2026, kata MAC.
Ketidakpatuhan akan mengakibatkan hukuman seperti larangan menandatangani kontrak kerja, perpanjangan, atau penugasan ulang, tambahnya.
MAC, lembaga tertinggi Taiwan untuk menangani isu-isu terkait Tiongkok, akan meminta institusi pemerintah dan sekolah untuk bekerja sama dalam mensosialisasikan langkah ini, serta meninjau dan mengubah peraturan, kontrak, dan dokumen ketenagakerjaan terkait sebelum akhir 2025.
MAC mengatakan mereka akan mengadakan sesi penjelasan di seluruh Taiwan bersama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kepegawaian, Kementerian Layanan Sipil, dan Kementerian Pendidikan.
Dalam beberapa tahun terakhir, untuk upaya Front Bersatunya, Partai Komunis Tiongkok telah memungkinkan warga Taiwan mempertahankan KTP Taiwan mereka ketika memperoleh KTP Tiongkok, menurut MAC.
MAC menyatakan harapannya agar personel militer, pendidikan, dan pelayanan publik secara aktif mematuhi investigasi untuk menjaga keamanan nasional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor publik.
Selesai/JA
