Taipei, 18 Okt. (CNA) Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan), dengan dorongan kubu oposisi yang mendominasi, hari Jumat (16/10) mengesahkan amandemen hukum yang mewajibkan pemerintah pusat untuk sepenuhnya menyubsidi premi Asuransi Kesehatan Nasional (NHI) bagi lansia tertentu.
Amandemen Pasal 22 Undang-Undang Kesejahteraan Lansia, yang diajukan legislator Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP), disahkan dengan suara 60 berbanding 39, di mana para legislator oposisi tersebut bersatu untuk menyetujui mosi yang telah direvisi.
Berdasarkan amandemen tersebut, pemerintah pusat harus menanggung penuh premi NHI bagi lansia yang total penghasilan konsolidasi tahun terbarunya, sebagaimana dinilai oleh otoritas pajak, berada di bawah ambang batas pelaporan pajak atau dikenakan tarif pajak penghasilan di bawah 20 persen.
Menurut skema tarif pajak penghasilan progresif Kementerian Keuangan tahun ini, penghasilan konsolidasi bersih sebesar NT$1,38 juta atau kurang dikenakan pajak dengan tarif di bawah 20 persen. Ini berarti lansia berusia 65 tahun ke atas dengan penghasilan bersih tahunan dalam batas tersebut akan memenuhi syarat untuk subsidi.
Fraksi TPP mengatakan kebijakan ini memenuhi janji kampanye yang dibuat ketua pendiri mereka, Ko Wen-je (柯文哲), dalam kampanye presidennya tahun 2024 untuk memberikan subsidi premi NHI secara menyeluruh bagi masyarakat berusia 65 tahun ke atas.
TPP menambahkan bahwa Ko memperkenalkan subsidi premi NHI untuk lansia saat ia menjabat sebagai wali kota Taipei, mencakup penduduk berusia 65 tahun ke atas serta masyarakat adat berusia 55 tahun ke atas. Beberapa pemerintah daerah lain kemudian mengadopsi kebijakan serupa, tetapi beberapa kota dan kabupaten yang mengalami kesulitan keuangan dengan populasi lansia yang besar tidak mampu membiayainya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Fraksi Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, Chuang Jui-hsiung (莊瑞雄) dalam wawancara media mengkritik legislasi yang menurutnya tergesa-gesa dan tanpa pembahasan yang cukup ini, meski diakuinya baik di mata masyarakat.
Menurutnya, pengeluaran fiskal yang besar untuk kebijakan ini membutuhkan penjelasan yang terang dalam hal pembagian beban antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga ia berharap kubu yang berkuasa dan oposisi dapat membahasnya secara lebih mendalam dan mengupayakan konsensus di komite.
Menteri Kesehatan Shih Chung-liang (石崇良) juga menyatakan keprihatinannya terhadap amandemen ini, dengan mengatakan bahwa hal itu menyimpang dari prinsip sistem NHI tentang kontribusi berdasarkan kemampuan membayar dan dapat merusak keberlanjutan jangka panjangnya.
"Pemilu itu sementara, tetapi sistem NHI adalah sesuatu yang diandalkan masyarakat dan perlu stabil serta berkelanjutan," kata Shih kepada wartawan sebelum menghadiri peluncuran buku di sebuah rumah sakit pada Jumat sore.
Shih memperingatkan bahwa pelanggaran prinsip kontribusi berdasarkan kemampuan membayar dapat menyebabkan langkah-langkah lebih lanjut yang mengganggu operasi sistem.
Ia mengatakan perubahan ini dapat menciptakan ketidakadilan antargenerasi dan mendorong kenaikan premi, membatasi pertumbuhan anggaran NHI secara keseluruhan dan memperburuk kesulitan yang dihadapi lembaga medis, atau mengharuskan pemerintah mengalokasikan lebih banyak pendapatan pajak untuk asuransi kesehatan dengan mengorbankan program kesejahteraan lainnya.
Taiwan telah menjadi "masyarakat sangat tua", dengan penduduk berusia 65 tahun ke atas mencapai seperlima dari populasi. Shih mengatakan kelompok ini sudah menyumbang lebih dari 42 persen pengeluaran NHI, sementara pendanaan tahunan untuk perawatan jangka panjang telah meningkat dari kurang dari NT$5 miliar pada 2015 menjadi lebih dari NT$110 miliar tahun ini.
Fraksi TPP memperkirakan bahwa amandemen ini akan menambah hampir NT$39 miliar dalam pengeluaran pemerintah tahunan, berdasarkan subsidi bulanan sebesar NT$826 per lansia.
Sementara itu, Shih memperingatkan bahwa beban keuangan akan meningkat seiring bertambahnya usia populasi Taiwan, dengan mengatakan bahwa dampak fiskal akhirnya dapat melebihi perkiraan awal dan mengancam keberlanjutan sistem asuransi kesehatan.
Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) dalam wawancara sebelum menghadiri acara diaspora Tionghoa hari Jumat menekankan bahwa menurut hukum, Yuan Eksekutif seharusnya dimintai pendapat jika rancangan undang-undang yang diajukan legislator secara signifikan meningkatkan belanja negara.
Meskipun perlindungan dan kesejahteraan lansia selalu menjadi sasaran penting kebijakan pemerintah, kata Cho, penyusunan anggaran untuk kebijakan publik harus mematuhi prinsip tidak bertentangan dengan Konstitusi, tidak melanggar hukum, tidak menambah utang, serta tidak mengurangi alokasi untuk kebutuhan penting lainnya.
(Oleh Tseng Yi-ning, Shen Pei-yao, Hsu Wei-ting, Sean Lin, Chen Chun-hua, Lai Yu-chen, dan Jason Cahyadi)
>Versi Bahasa Inggris
Selesai/
