Taipei, 12 Apr. (CNA) Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) hari Sabtu (11/4) mengatakan Ketua Kuomintang (KMT) Cheng Li-wun (鄭麗文) sedang "bermain api" dengan pernyataannya sehari sebelumnya bahwa Selat Taiwan seharusnya "tidak pernah menjadi papan catur bagi campur tangan kekuatan eksternal".
Cheng menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping (習近平) di Beijing pada hari Jumat, ketika ia menyerukan agar Taiwan dan Tiongkok menjalin hubungan yang lebih erat dan menghindari konflik.
Baca juga: Ketua KMT jawab pertanyaan terkait "reunifikasi" usai bertemu Presiden Tiongkok
Cho mengatakan kepada wartawan di Taoyuan bahwa Selat Taiwan adalah jalur perairan internasional yang terbuka untuk transit bebas, dan pernyataan Cheng menunjukkan strategi yang "keliru" karena secara sepihak memihak Tiongkok.
Membandingkan sikap Cheng dengan "bermain api", Cho mengatakan hal itu akan membahayakan masa depan Taiwan dan cara hidup rakyatnya yang bebas dan demokratis.
Dalam pernyataan pada hari yang sama, KMT membantah komentar Cho, dengan mengatakan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan tidak mampu menangani hubungan lintas selat dan malah menjelekkan oposisi sebagai pro-Tiongkok.
KMT menambahkan bahwa pemerintahan DPP, meskipun telah berkuasa selama bertahun-tahun, hanya meningkatkan konfrontasi dan menciptakan permusuhan terhadap Beijing.
Cho, yang berasal dari DPP, juga mengkritik Cheng karena menggemakan pernyataan Xi tentang memfasilitasi "kebangkitan besar bangsa Tionghoa" dalam pertemuannya dengan Xi.
Cho memperingatkan bahwa komentar Cheng adalah sebuah "kesalahan", karena dapat memicu ambisi Tiongkok untuk menyerap Selat Taiwan dan Taiwan.
Frasa "kebangkitan bangsa Tionghoa" mengacu pada tujuan Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan besar pada 2049, tepat pada peringatan 100 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT), tetapi juga bermakna menjadikan Taiwan secara resmi sebagai bagian dari RRT.
"Reunifikasi nasional" Tiongkok, yang mencakup aneksasi Taiwan, adalah "langkah penting menuju kebangkitan nasional", menurut Buku Putih yang diterbitkan Kantor Urusan Taiwan (TAO) Tiongkok pada 2022 dan pidato serta dokumen resmi lainnya.
KMT dan PKT "terlibat dalam hampir 100 tahun perjuangan politik. Namun dalam pertemuan kemarin, KMT tampaknya benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya," kata Cho.
Cho juga mengkritik pemimpin KMT karena mengusulkan pembentukan kerangka perdamaian lintas selat untuk "melembagakan perdamaian".
Ia mengatakan sejarah telah membuktikan bahwa dalam berbagai negosiasi antara KMT dan PKT -- dan dalam kasus Tibet dan Hong Kong -- "perdamaian tanpa kekuatan pasti akan gagal".
"Perdamaian semacam itu justru dapat memberanikan para agresor, dan hanya perdamaian yang didukung kekuatan yang dapat menjadi dasar kekuatan nasional," kata Cho.
Dalam pernyataannya, KMT menanggapi dengan menyatakan bahwa membandingkan Hong Kong dan Tibet dengan Taiwan "mengungkapkan ketidakberdayaan DPP dalam isu lintas selat" dan ketidakmampuannya untuk berdialog dengan Tiongkok.
"Berulang kali menggunakan keamanan Taiwan sebagai alat perjuangan politik benar-benar bermain api, dan mereka sudah terlalu jauh," kata KMT.
Selesai/IF
