Taipei, 6 Sep. (CNA) Pemerintah Taiwan sedang bersiap untuk meluncurkan pembagian tunai sebesar NT$10.000 (Rp5,389 juta) untuk warga negara Taiwan, dengan penduduk asing tetap juga berhak menerimanya, kata Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) hari Sabtu (6/9).
Berbicara kepada wartawan di sebuah acara di Taipei, Cho mengatakan bahwa Yuan Eksekutif (Kabinet) pekan depan akan mengajukan proposal anggaran khusus untuk persetujuan Yuan Legislatif (Parlemen) guna membuka pendanaan yang diotorisasi berdasarkan undang-undang khusus yang baru saja diamandemen dan mencakup pembagian tunai.
Undang-undang khusus ini dimaksudkan untuk memperkuat infrastruktur keamanan Taiwan dan memberikan bantuan kepada bisnis dan orang yang diperkirakan akan terdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh tarif impor Amerika Serikat (AS) yang baru diberlakukan terhadap ekspor Taiwan.
Amandemen terhadap undang-undang khusus tersebut, yang menaikkan batas pendanaan menjadi NT$570 miliar, diadopsi Parlemen pada akhir Agustus.
Cho mengatakan bahwa ia menantikan pengesahan cepat rancangan anggaran khusus tersebut setelah Parlemen memulai sesi baru akhir bulan ini.
Untuk memastikan cakupan yang luas, kata Cho, Kabinet akan mengikuti praktik sebelumnya dengan "Memperluas kelayakan kepada penduduk asing tetap" -- pemilik Sertifikat Penduduk Asing Tetap (APRC) -- meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Namun, seorang pejabat Kabinet mengatakan kepada CNA pada hari yang sama bahwa pemerintah belum memutuskan apakah pembagian tunai yang akan datang akan mengikuti aturan kelayakan yang sama seperti distribusi sebelumnya.
Sebagai contoh, pada 2023, pemerintah mengizinkan tidak hanya penduduk tetap tetapi juga penduduk asing dengan pasangan warga Taiwan, serta diplomat asing dan pasangan mereka, untuk menerima pembagian tunai NT$6.000.
Selesai/
