Taipei, 4 Sep. (CNA) Juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Karen Kuo (郭雅慧), mengatakan pada Rabu (3/9) bahwa Beijing seharusnya menghentikan operasi pengeboran laut ilegal di perairan sekitar Taiwan, setelah dilaporkan bahwa rig minyak dan kapal Tiongkok telah terlihat di dekat Pulau Pratas yang dikuasai Taiwan.
Laporan yang diterbitkan hari Selasa oleh lembaga pemikir yang berbasis di AS, Jamestown Foundation, menyebutkan bahwa instalasi Tiongkok -- rig tujuh struktur, tiga kapal penyimpanan dan produksi mengapung, serta dua platform minyak -- terlihat berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang diklaim Taiwan di dekat Pulau Pratas.
Pulau Pratas, juga dikenal sebagai Pulau Dongsha, adalah atol karang kecil di Laut China Selatan yang saat ini dikelola oleh Taiwan, meski Tiongkok mengklaimnya sebagai bagian dari wilayah Laut China Selatan berdasarkan “Sembilan garis putus-putus.”
Laporan Jamestown Foundation menyoroti penggunaan platform pengeboran oleh Tiongkok di dekat Pulau Pratas untuk menegaskan klaim teritorial, melancarkan operasi zona abu-abu, serta memberi tekanan kepada Taiwan tanpa melakukan konflik militer langsung.
Menanggapi laporan tersebut, Kuo mengatakan bahwa lembaga pertahanan dan keamanan Taiwan tengah memantau dengan cermat situasi tersebut dan menilai aktivitas Tiongkok beserta risiko yang ditimbulkan guna menentukan langkah yang perlu diambil.
Menurut Kuo, pemasangan platform pengeboran dan fasilitas lain oleh Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir di ZEE serta landas kontinen negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan pihak lain di Laut Cina Selatan merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) maupun norma internasional lainnya.
Selain itu, aktivitas semacam itu melemahkan tatanan internasional dan menimbulkan risiko yang tidak pasti bagi stabilitas kawasan, tambahnya.
Ia menegaskan bahwa Tiongkok harus secara jelas menjelaskan tindakannya dan segera menghentikan operasi ilegal tersebut.
Taiwan, lanjut Kuo, akan bekerja sama dengan negara-negara terkait di kawasan untuk menyusun respons bersama demi menjamin keamanan dan stabilitas regional.
Selesai/ML
