Taipei, 4 Juli (CNA) Sebuah koalisi buruh hari Jumat (4/7) memperingatkan bahwa anggotanya akan menggelar aksi protes besar-besaran dengan mengepung Gedung Yuan Eksekutif (Kabinet) jika hak-hak anggotanya dikorbankan dalam negosiasi perdagangan dan tarif yang sedang berlangsung antara Taiwan dan Amerika Serikat (AS).
Dalam sebuah pernyataan, Taiwan Labor Action Coalition in Response to Tariff Impact, yang didirikan pada 17 Juni oleh anggota dari sekitar 70 kelompok buruh di Taiwan, mengkritik pemerintah karena bersikeras melakukan negosiasi tertutup.
Koalisi tersebut mengatakan bahwa pemerintah telah menolak untuk melakukan komunikasi substantif atau diskusi konkret dengan kelompok buruh selama proses negosiasi, menurut pernyataan tersebut.
Koalisi bahkan khawatir bahwa pemerintah mungkin telah membuat kesepakatan rahasia dengan Washington yang berpotensi mengorbankan kepentingan pekerja di Taiwan karena kelompok buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan, katanya.
Presiden AS Donald Trump berjanji akan memberlakukan tarif resiprokal pada puluhan negara pada 2 April, termasuk tarif menyeluruh sebesar 32 persen terhadap barang-barang buatan Taiwan, namun menundanya seminggu kemudian selama 90 hari sambil menunggu negosiasi terkait kemungkinan kesepakatan dagang.
Dengan kurang dari satu minggu sebelum masa penundaan 90 hari berakhir pada 9 Juli, koalisi mengatakan Kabinet hanya menyatakan dalam siaran pers terbaru bahwa telah terjadi "Kemajuan konstruktif dalam negosiasi perdagangan," tanpa memberikan rincian apa pun.
Bagi pekerja, hak bekerja adalah hal yang paling krusial dan merupakan batas bawah yang tidak bisa dinegosiasikan yang memungkinkan mereka dan keluarga mereka untuk bertahan hidup, tambahnya, seraya menegaskan masyarakat tidak akan pernah menerima jika hak mereka untuk bekerja dijual dalam negosiasi tertutup oleh pemerintah.
Koalisi memperingatkan pemerintah bahwa mereka tidak akan menerima kondisi yang sangat merugikan pekerja industri dalam negeri tanpa adanya komunikasi atau diskusi terlebih dahulu dengan kelompok buruh.
Koalisi juga dengan tegas menolak segala bentuk subsidi bagi pekerja seperti yang sebelumnya diumumkan pemerintah sebagai bagian dari paket dukungan tarif AS.
Pemerintah harus membuat komitmen substantif dan mengadopsi langkah-langkah pendukung untuk memastikan bahwa pekerja Taiwan dapat terus bekerja di industri asal mereka, bukan mempromosikan program menyesatkan yang hanya sekadar janji terkait alih pekerjaan, kata koalisi.
Menurut Sekretaris Jenderal Kabinet Kung Ming-hsin (龔明鑫) dalam siaran pers yang dikeluarkan pada 21 April, paket dukungan senilai NT$88 miliar (Rp 49,1 triliun) akan memberikan subsidi kepada pekerja di industri tertentu yang perusahaannya harus mengurangi jam kerja atau merumahkan mereka.
Selesai/IF
