Taipei, 20 Mar. (CNA) Pemerintah Taiwan akan melakukan revisi besar terhadap aspek-aspek sistem pengadilan militer yang sebelumnya dikritik dan dianggap tidak sesuai Konstitusi sebelum pengadilan itu diaktifkan kembali di tengah peningkatan kasus spionase prajurit aktif, kata seorang juru bicara Kabinet, Kamis (20/3).
Dalam sebuah konferensi pers, juru bicara Kabinet, Michelle Lee (李慧芝) mengatakan bahwa Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) akan mengadakan rapat Kabinet pada awal April untuk meninjau rencana pengaktifan kembali dan perombakan sistem tersebut, serta jadwal untuk menerapkannya.
Meskipun masih ada hakim militer, hukum saat ini mengharuskan pengadilan militer hanya digunakan selama masa perang. Setiap perubahan terhadap hal tersebut akan memerlukan persetujuan legislatif.
Pada 13 Maret, Lai mengumumkan niat pemerintahannya untuk mengaktifkan kembali sistem pengadilan militer, menyusul peningkatan jumlah kasus spionase yang melibatkan prajurit aktif Taiwan.
Pemerintah akan berusaha untuk mengubah Undang-Undang Pengadilan Militer untuk "Mengembalikan sistem pengadilan militer [dan] memungkinkan hakim militer kembali ke garis depan," kata Lai dalam sebuah konferensi pers.
Pengadilan militer akan menangani kejahatan militer yang dilakukan prajurit aktif, seperti pemberontakan, membantu musuh, membocorkan informasi rahasia, kelalaian tugas, dan ketidakpatuhan, tambahnya.
Menurut data Biro Keamanan Nasional, pada 2024, 64 orang di Taiwan telah dituntut karena menjadi mata-mata untuk Tiongkok, tiga kali lipat dari jumlah tahun 2021.
Di antara mereka, menurut data itu, 28 adalah prajurit aktif dan 15 adalah purnawirawan, mencakup 66 persen dari totalnya.
Pada Kamis, Lee mengatakan pemerintah akan "Membangun sistem baru" yang menjamin independensi, pengadilan yang adil, dan proses hukum yang tepat dalam pengadilan militer di masa depan.
Pemerintah berkomitmen untuk menangani "Aspek-aspek dari sistem sebelumnya yang dikritik dan tidak sesuai Konstitusi," kata Lee, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Selain itu, ujarnya, pengadilan sipil dan militer dapat melakukan investigasi bukti dan menerapkan sistem pengadilan berjenjang untuk meminimalkan kemungkinan adanya pertentangan dalam putusan.
Berbicara dengan CNA pekan lalu, Judicial Reform Foundation menyatakan kekhawatiran bahwa kerangka hukum sebelumnya akan dipulihkan, mencatat bahwa sistem pengadilan militer dibubarkan pada 2013 karena banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dan penutupan kasus di antara personel militer.
Selesai/JA
