Taipei, 24 Des. (CNA) Tujuh calon hakim yang dipilih oleh Presiden Lai Ching-te (賴清德) untuk mengisi kekosongan di Pengadilan Konstitusi Taiwan ditolak oleh para anggota parlemen pada Selasa (24/12), sebuah hasil yang sudah diperkirakan yang dapat membuat pengadilan ditangguhkan dalam waktu dekat.
Tidak ada satu pun dari tujuh calon tersebut, termasuk profesor hukum Chang Wen-chen (張文貞) dan mantan anggota legislatif Yao Li-ming (姚立明) -- yang juga ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua Yuan Yudikatif -- yang memperoleh 57 suara yang diperlukan dari 113 kursi di legislatif untuk disetujui.
Secara khusus, 52 anggota legislatif dari oposisi utama Kuomintang (KMT) dan dua independen yang berafiliasi dengan partai tersebut menolak semua calon yang dipilih oleh Lai pada akhir Agustus.
Hasilnya mencerminkan janji KMT untuk menolak calon yang mereka rasa adalah calon partisan, terutama Yao, yang menjabat sebagai direktur markas kampanye presiden Lai dalam pemilihan presiden 2024.
Hasil ini juga sejalan dengan kampanye anti-abolisi keras yang diluncurkan partai tersebut setelah putusan pengadilan konstitusi mengenai hukuman mati pada bulan September, yang dianggapnya secara efektif mengakhiri hukuman pidana tersebut di Taiwan, meski belum sepenuhnya.
Delapan anggota parlemen dari Partai Rakyat Taiwan (TPP) yang lebih kecil, yang bekerja sama dengan KMT dalam banyak proposal legislatif, bergabung dengan KMT untuk menolak enam dari tujuh calon tersebut.
Namun, mereka mendukung Liu Ching-yi (劉靜怡), yang saat ini mengajar di National Taiwan University, tetapi anggota legislatif dari partai penguasa, Partai Progresif Demokratik (DPP), menentang pencalonan Liu dan bergabung dengan KMT untuk menolaknya karena komentar negatif yang pernah ia buat tentang partai penguasa dan beberapa pemimpinnya.
Liu, yang memiliki gelar Ph.D. dalam hukum dari University of Chicago, misalnya, mengklaim bahwa mantan Presiden Tsai Ing-wen dan mantan Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) korup, kata sekretaris jenderal fraksi partai DPP Ker Chien-ming (柯建銘) pada sebuah konferensi pers setelahnya.
Para anggota legislatif DPP mendukung enam calon lainnya, tetapi 51 suara mereka tidak cukup untuk mengonfirmasi satu pun dari mereka.
Dengan amandemen yang mengharuskan minimal sepuluh hakim untuk memutuskan suatu perkara yang didorong oleh anggota oposisi di legislatif pekan lalu, pemungutan suara hari Selasa ini pada dasarnya akan membuat Pengadilan Konstitusi yang saat ini terdiri dari delapan hakim tidak dapat berfungsi.
Pengadilan Konstitusi umumnya memiliki 15 hakim, tetapi saat ini hanya memiliki delapan, karena masa jabatan delapan hakimnya berakhir pada 31 Oktober.
Ini menandai jumlah hakim terendah sejak diperkenalkannya interpretasi yudisial di Taiwan pada 1947 dan pertama kalinya Yuan Yudikatif, yang mengawasi Pengadilan Konstitusi, tanpa presiden dan wakil presiden.
Berbicara dengan wartawan lokal pada Selasa, juru bicara Kantor Kepresidenan Karen Kuo (郭雅慧) mengatakan bahwa kantor presiden menghormati hasil pemungutan suara legislatif dan akan melanjutkan dengan proses pencalonan ulang, meskipun ia tidak menyebutkan waktu yang pasti.
Tinjauan legislatif terhadap penunjukan hakim telah menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil, termasuk Yayasan Reformasi Yudisial.
Dalam pernyataan pekan lalu, mereka mengkritik beberapa anggota legislatif -- sebagian besar dari KMT -- yang menentukan kelayakan calon hanya berdasarkan sikap mereka terhadap hukuman mati.
Mereka mencatat bahwa mengingat putusan Pengadilan Konstitusi baru-baru ini, "Tidak mungkin" bahwa hakim-hakim baru tersebut akan membahas masalah yang sama selama masa jabatan delapan tahun mereka.
Selesai/IF
