Taipei, 29 Nov. (CNA) Yuan Eksekutif pada hari Kamis (28/11) menyetujui "Pedoman strategi anti-penipuan generasi terbaru versi 2.0" dan berencana untuk meluncurkan operasi lintas departemen untuk mencegah terjadinya penipuan pada 1 Januari 2025.
Strategi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan identifikasi, pemblokiran, pencegahan, dan tindakan terkait hukuman, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran akan penipuan, mengurangi jumlah kasus penipuan dan meminimalkan kerugian finansial akibat penipuan, menurut Kabinet.
Dalam hal identifikasi, Kementerian Dalam Negeri mengatakan akan menyebarkan informasi tentang hukum terkait dan berusaha meningkatkan kesadaran anti-penipuan dengan menggunakan metode yang berbeda untuk kelompok usia yang berbeda.
Tujuannya adalah untuk mencapai 50 juta tayangan, mengadakan 500 kuliah pendidikan, mengirimkan 140 juta pesan teks terkait anti-penipuan dan mencegah setidaknya NT$10 miliar (Rp4,8 triliun) kerugian finansial, kata kementerian tersebut.
Mengenai pemblokiran, Komisi Komunikasi Nasional (NCC) mengatakan telah merancang peraturan bagi operator telekom untuk mengakses basis data dan memverifikasi identitas pengguna. Operator dapat membatasi atau menolak layanan bagi pengguna berisiko tinggi untuk menurunkan kemungkinan penipu mendapatkan nomor telepon palsu.
Selain itu, untuk mencegah kartu SIM prabayar warga negara asing disalahgunakan oleh sindikat penipuan, NCC telah meluncurkan upaya untuk memperkuat peraturan terkait.
Dalam pencegahan, Kementerian Urusan Digital (MODA) mengatakan akan memperkuat pendaftaran identitas untuk penempatan iklan di platform online. Google, Line dan Meta juga telah menunjukkan bahwa mereka akan mematuhi peraturan baru tentang verifikasi pemohon dan sponsor iklan.
Kementerian tersebut akan berusaha untuk memperluas operasi dalam menghentikan situs web penipuan dan memblokir tautan jahat, dengan target memblokir 30.000 situs web penipuan per tahun.
Sementara itu, MODA telah bekerja sama dengan Apple untuk mengerjakan langkah-langkah untuk mencegah penipuan, seperti menganalisis pola pengisian ulang untuk ID Apple menggunakan kecerdasan buatan (AI).
Kementerian tersebut juga telah mendirikan platform kueri untuk akun virtual di platform pembayaran pihak ketiga. Hal ini memungkinkan proses pemblokiran pembayaran dari akun yang ditipu dengan lebih cepat, sehingga mengurangi kerugian finansial, kata kementerian tersebut.
Kementerian tersebut juga sedang memperbaharui laporan penipuan internet dan situs web kueri, yang akan diluncurkan setelah pengujian selesai, kata kementerian tersebut.
Selain itu, Komisi Pengawas Keuangan (FSC) akan menetapkan mekanisme untuk menandai akun finansial domestik yang dicurigai digunakan untuk tujuan penipuan, serta meningkatkan pemantauan institusi keuangan untuk memastikan semua pihak mencegah akun palsu dan memeriksa transaksi kartu kredit.
FSC juga menyebut bahwa ada platform bagi penerbit kartu kredit untuk berbagi informasi tentang biaya yang tidak sah.
Untuk hukuman, Kementerian Kehakiman (MOJ) mengatakan akan meningkatkan upaya untuk menyita hasil penipuan dan mengganti kerugian korban.
Sementara itu, kementerian tersebut akan mengadakan setidaknya 500 pertemuan setiap tahun untuk berinteraksi dan bertukar informasi dengan lembaga luar negeri, termasuk kerjasama untuk memberantas aktivitas penipuan lintas batas, kata MOJ.
Selesai/ ML
