Taipei, 10 Okt. (CNA) Presiden Lai Ching-te (賴清德) dalam pidato Hari Nasional hari Sabtu (10/10) mengatakan pemerintahannya akan meningkatkan kuota pekerja migran seiring dengan kenaikan upah pekerja lokal dan mendorong perekrutan langsung antarpemerintah, serta telah melonggarkan peraturan untuk membantu profesional dan mahasiswa asing menetap di Taiwan.
Dalam sambutannya di depan Kantor Kepresidenan, Lai menyebut serangkaian kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengatasi kekurangan tenaga kerja dan mempertahankan daya saing ekonomi Taiwan.
Ia mengatakan pemerintah telah meluncurkan Skema Penyempurnaan Tenaga Kerja Lintas Batas untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja dan talenta di berbagai sektor.
"Kami dengan teguh mempertahankan prinsip bahwa pekerja lokal merupakan tenaga kerja utama, sementara tenaga kerja lintas negara berperan sebagai pelengkap," kata Lai dalam pidatonya.
Lai juga mengatakan pemerintah akan menaikkan upah pekerja lokal seiring dengan penambahan kuota pekerja migran, serta akan membuka peluang lebih besar bagi pekerja migran berpengalaman untuk mempertahankan pekerjaan mereka melalui perubahan status menjadi pekerja terampil asing.
Selain itu, Lai mengatakan pemerintah akan mendorong perekrutan tenaga kerja secara langsung melalui kerja sama antarpemerintah.
Lai juga menyoroti perubahan Undang-Undang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Profesional Asing, yang bertujuan memperluas kesempatan bagi tenaga profesional internasional dan mahasiswa asing untuk datang dan menetap di Taiwan.
Menurut Lai, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan mengatasi kekurangan tenaga kerja sekaligus meningkatkan upah dan tunjangan pegawai.
Pemerintah ingin memastikan Taiwan tidak hanya menjadi tujuan bagi tenaga profesional asing untuk bekerja, tetapi juga tempat yang menarik bagi mereka untuk menetap, ucapnya.
Skema Penyempurnaan Tenaga Kerja Lintas Batas, yang mulai berlaku sejak 2026, mencakup peningkatan kuota pekerja migran jika pemberi kerja meningkatkan upah pekerja lokal, perluasan perekrutan tenaga terampil asing dari luar negeri, serta pelonggaran pembatasan terkait retensi pekerja, menurut Kementerian Ketenagakerjaan.
Sementara itu, revisi undang-undang yang disebut Lai merujuk pada amandemen yang berlaku sejak 2026, yang memungkinkan mahasiswa asing bekerja dua tahun setelah lulus di Taiwan tanpa perlu izin kerja, mengurangi masa tinggal minimum dalam persyaratan izin tinggal permanen (APRC), memperluas sistem pensiun tenaga kerja dan perlindungan asuransi ketenagakerjaan, serta beberapa perubahan lainnya.
Fokus pada kesejahteraan masyarakat
Dalam pidato bertajuk "Masa Depan Taiwan: Kota di Atas Bukit, Garam dan Terang Dunia", Lai juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi landasan pembangunan nasional.
Ia mengatakan kemajuan negara tidak semata-mata diukur berdasarkan nilai produksi dan ekspor, tetapi juga melalui peningkatan upah pekerja, pengurangan beban keluarga, penyediaan layanan bagi warga lanjut usia, serta pemberian kesempatan bagi generasi muda untuk membangun masa depan.
Pemerintah, kata Lai, menerapkan pendekatan pragmatis melalui kebijakan peningkatan upah, pengurangan pajak, perluasan tunjangan, dan pengurangan beban masyarakat.
Untuk mengatasi penurunan angka kelahiran, pemerintah juga merencanakan tunjangan bulanan sebesar NT$5.000 (Rp2,8 juta) bagi setiap anak sejak lahir hingga berusia 18 tahun, yang ditargetkan mulai dilaksanakan tahun depan, kata Lai.
Kebijakan tersebut akan melengkapi tunjangan persalinan, subsidi reproduksi berbantu, layanan pengasuhan anak yang terjangkau, serta dukungan perumahan sosial bagi pasangan muda dan keluarga dengan anak kecil, ucapnya.
Sementara itu, untuk menghadapi penuaan penduduk, pemerintah melanjutkan inisiatif Taiwan Sehat dan program Perawatan Jangka Panjang 3.0 yang mengintegrasikan layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dukungan komunitas, dan teknologi, kata Lai.
Lai mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memastikan masyarakat tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga lebih sehat, sekaligus mengurangi beban keluarga yang harus merawat anggota keluarga lanjut usia dan anak-anak.
Ekonomi Taiwan tumbuh di tengah tantangan global
Dalam pidatonya, Lai turut menyoroti kinerja ekonomi Taiwan di tengah berbagai tantangan global, termasuk kebijakan tarif, persoalan energi, dan perubahan rantai pasok internasional.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Taiwan pada semester pertama tahun ini mencapai 14,15 persen. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun dapat melampaui 11 persen, yang akan menjadi tingkat tertinggi dalam 39 tahun.
Produk domestik bruto per kapita Taiwan diproyeksikan mencapai US$45.332 (Rp811,44 juta) tahun ini, hampir dua kali lipat dibandingkan 2016. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham Taiwan telah menempatkannya sebagai pasar saham terbesar keempat di dunia.
Lai mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kontribusi masyarakat dari berbagai sektor dan profesi.
Pemerintah juga tengah mempercepat pengembangan 13 sektor industri strategis, termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), industri militer, keamanan dan pengawasan, serta komunikasi generasi berikutnya, kata Lai.
Selain itu, pemerintah berencana mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program revitalisasi dan pengembangan yang mencakup pembiayaan, pelatihan tenaga kerja, transformasi digital, peningkatan standar keberlanjutan, serta perluasan akses ke pasar internasional, ucapnya.
Lai menegaskan bahwa kemajuan industri teknologi harus turut mendorong perkembangan industri tradisional. Perusahaan besar yang memperluas operasinya ke luar negeri juga diharapkan membantu memperkuat rantai pasok di Taiwan.
Menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan
Di bidang keamanan, Lai mengatakan Taiwan akan terus memperkuat kemampuan pertahanan, mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, dan meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi potensi krisis.
Ia menegaskan bahwa peningkatan investasi pertahanan bertujuan mencegah perang, bukan memprovokasi konflik. Taiwan, menurutnya, tetap terbuka terhadap dialog, tetapi tidak akan mengorbankan kebebasannya.
Lai juga menyerukan kerja sama demokrasi di kawasan Indo-Pasifik untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional di tengah tekanan militer dan aktivitas zona abu-abu Tiongkok di Selat Taiwan.
Menutup pidatonya, Lai mengajak masyarakat Taiwan untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan politik dan mempersiapkan masa depan negara untuk 30 tahun mendatang.
Ia menegaskan bahwa Taiwan harus terus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat, daya saing ekonomi, demokrasi, dan pertahanan nasional agar generasi berikutnya dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri.
Selesai/JC
