Taipei, 22 Sep. (CNA) Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) hari Selasa (22/9) mengonfirmasi akan mengajukan banding atas putusan pengadilan administrasi yang membatalkan pemecatan seorang pejabatnya yang dugaan perilaku perundungannya dikaitkan dengan bunuh diri seorang pekerja.
Pada 3 September, Pengadilan Tinggi Administrasi Taipei memutuskan bahwa proses pendisiplinan MOL terhadap mantan kepala cabang Direktorat Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja (WDA), Hsieh Yi-jung (謝宜容), telah "melanggar proses hukum yang semestinya" dan membuat temuan fakta yang "keliru."
Berdasarkan alasan tersebut, tantangan Hsieh terhadap pemecatannya dinilai beralasan, kata pengadilan, dalam putusan yang kemudian membatalkan pemecatannya.
Hsieh, yang memimpin cabang regional utara WDA, dituduh melakukan perundungan di tempat kerja setelah bunuh diri seorang bawahan bermarga Wu (吳) (39) di kantornya di New Taipei pada 4 November 2024.
Di tengah kegemparan publik terkait kasus tersebut, MOL memberikan dua catatan buruk dalam penilaian kinerjanya pada 20 November 2024, yang mengakibatkan pejabat sipil berpangkat tinggi tersebut langsung diberhentikan dari jabatannya.
Pada Selasa, tabloid berbahasa Mandarin Mirror Media menerbitkan sebagian dari 205 tanggapan yang diterima MOL atas kuesioner yang dibagikan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap Hsieh.
Tanggapan tersebut menunjukkan banyak karyawan yang secara langsung atau tidak langsung mengetahui perilaku perundungan Hsieh, seperti memanggil bawahan "kepala babi," mengatakan ingin mencekik mereka, dan menyebut pekerjaan mereka "sampah," menurut laporan tersebut.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan kemudian pada hari yang sama, MOL mengatakan tidak setuju dengan putusan pengadilan administrasi tingkat pertama dan telah menginstruksikan penasihat hukum untuk menyiapkan banding ke Mahkamah Agung Administrasi dalam batas waktu yang ditentukan.
MOL mencatat bahwa Hsieh juga telah dinyatakan bersalah atas korupsi oleh pengadilan pidana dan telah dimakzulkan serta dirujuk untuk tindakan pendisiplinan oleh Yuan Kontrol -- lembaga pengawas pemerintah Taiwan.
Karena kasus-kasus tersebut saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung dan Pengadilan Pendisiplinan untuk pegawai negeri sipil, Hsieh akan tetap diskors dari tugasnya dan tidak akan diaktifkan kembali saat ini, kata kementerian.
Hsieh dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara karena korupsi pada September 2025. Pengadilan Tinggi Taiwan mempertahankan hukuman penjara tersebut, sementara mengurangi pencabutan hak sipilnya dari tiga tahun menjadi dua tahun, dalam putusan pada April.
Selesai/JC
