Taipei, 20 Mar. (CNA) Pengajar di Pusat Bahasa Mandarin National Taiwan Normal University (NTNU) hari Jumat (20/3) menggelar aksi, mengumumkan akan memulai proses perundingan bersama pihak universitas, serta mengajukan tuntutan dengan harapan dapat melindungi hak-hak mereka.
Dalam sebuah aksi, Taiwan Higher Education Union (THE Union) dan para pengajar bahasa Mandarin di NTNU mengumumkan "draf perjanjian kerja bersama" bagi para guru. Mereka juga menyatakan akan memulai proses perundingan bersama pihak kampus, seraya meneriakkan slogan seperti "hak pekerja harus maju".
Seorang pengajar bahasa Mandarin di pusat tersebut, Tu Kai (杜愷), menyatakan bahwa Pusat Bahasa Mandarin NTNU telah melatih banyak tenaga pengajar, tetapi pihak universitas menerapkan sistem kontrak "tiga bulan sekali perpanjangan," sehingga para guru selalu khawatir tidak mendapatkan perpanjangan.
Selain itu, hak-hak yang seharusnya dijamin menurut Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, seperti cuti sakit, berkabung, menikah, dan melahirkan, juga tidak terlindungi, kata Tu.
Bahkan, ketika mengambil cuti, ujarnya, guru harus menanggung sendiri biaya pengganti jam mengajar, yang ia sebut seperti "membayar untuk mengambil cuti".
Tu menambahkan bahwa saat ini sudah ada 73 guru Mandarin yang bergabung dengan serikat pekerja dan akan memulai perundingan bersama dengan NTNU.
Serikat mengajukan empat tuntutan utama: "administrasi sesuai hukum, stabilitas ketenagakerjaan, transparansi sistem, dan kesejahteraan yang layak", kata Tu.
Ini, ujarnya, mencakup penerapan perlindungan sesuai Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan; pembentukan sistem perekrutan yang stabil; transparansi dalam rekrutmen, penggajian, evaluasi, dan penjadwalan kelas; serta penguatan mekanisme perlindungan penjadwalan dan gaji.
Sekretaris Jenderal THE Union, Chang Chih-lun (張志綸) menjelaskan bahwa pada Oktober 2024, Kementerian Ketenagakerjaan telah memastikan Pusat Bahasa Mandarin dicakup Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, tetapi NTNU masih belum memperbaiki kondisi kerja para guru.
Dari total 90 guru bahasa Mandarin di pusat tersebut, lebih dari dua pertiganya telah bergabung dengan serikat, sehingga memenuhi syarat untuk melakukan perundingan bersama, kata Chang.
Pada Januari tahun ini, kata Chang, serikat telah mengirim surat kepada NTNU untuk mengajukan perundingan dan berharap pihak universitas segera memulainya.
Menanggapi hal tersebut, NTNU menyatakan bahwa sesuai undang-undang dan regulasi, ketika serikat mengajukan permintaan perundingan, pihak universitas harus terlebih dahulu memastikan apakah serikat tersebut memiliki kualifikasi hukum untuk berunding.
NTNU mengatakan mereka juga telah, sesuai arahan kementerian dan otoritas setempat, meminta serikat memberikan informasi yang diperlukan, dan setelah kualifikasi dipastikan, universitas berharap dapat melakukan komunikasi dan pertukaran pendapat dengan serikat dan para guru.
Pihak universitas juga menjelaskan mereka telah membentuk dan mengaktifkan tim proyek lintas departemen untuk menganalisis isi draf perjanjian kerja bersama yang diajukan serikat.
Tim ini akan berangkat dari "kebutuhan nyata" para guru, dengan tetap mengutamakan hak belajar peserta dan stabilitas operasional pengajaran, serta mempertimbangkan kelayakan administrasi universitas dan kondisi keuangan secara keseluruhan, guna melakukan evaluasi dan penyusunan kebijakan yang diperlukan, kata NTNU.
(Oleh Phoenix Hsu dan Jason Cahyadi)
Selesai/ML
