Taipei, 19 Mar. (CNA) Sejumlah kelompok hari Rabu (18/3) menggelar aksi di Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW), memprotes manfaat layanan perawatan jangka panjang yang sementara mencakup tenaga profesional asing, justru mengecualikan imigran baru yang belum memiliki kewarganegaraan Taiwan.
Lebih dari sepuluh perwakilan sejumlah organisasi, termasuk TransAsia Sisters Association Taiwan (TASAT) dan Taiwan Immigration Youth Alliance, berkumpul untuk memprotes amandemen Undang-Undang tentang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Profesional Asing pada 2025.
Revisi tersebut membuka akses layanan perawatan jangka panjang dan disabilitas bagi profesional asing dengan izin tinggal permanen serta individu yang diakui memiliki kontribusi khusus oleh pemerintah, tetapi mengecualikan imigran baru melalui pernikahan yang tidak memiliki kewarganegaraan Taiwan.
Ketua TASAT Hung Man-chih (洪滿枝) mengatakan banyak ibu migran yang telah tinggal di Taiwan selama 30 hingga 40 tahun, yang ketika mudanya merawat keluarga, justru tidak dapat mengakses layanan perawatan jangka panjang di hari tuanya dan hanya bisa bergantung pada anak-anak mereka.
Ketika melihat pemerintah membuka layanan perawatan tersebut bagi pekerja asing kerah putih, kata Hung, "Kami di satu sisi ikut senang untuk mereka, tetapi di sisi lain sangat sedih, karena pemerintah melupakan kelompok ibu migran yang telah mengabdikan seumur hidupnya bagi Taiwan."
Sekretaris Jenderal TASAT, Chen Shiue-hui (陳雪慧) mencatat bahwa jumlah imigran pernikahan di seluruh negeri melebihi 600.000 orang, dan hampir 50 persennya belum memegang kewarganegaraan Taiwan, membuat ketentuan yang ada sama saja memaksa generasi kedua menanggung beban yang seharusnya didukung sistem publik.
Para peserta aksi pun menuntut MOHW memasukkan imigran baru yang telah lama tinggal di Taiwan sebagai penerima layanan perawatan jangka panjang, menghentikan pengecualian penduduk baru berdasarkan status identitas, dan mengajukan jadwal reformasi sistem yang konkret.
Hadir memberi dukungan, Wakil Direktur Taiwan Association of Family Caregivers Chang Hsiao-chan (張筱嬋) menyerukan pemerintah melakukan evaluasi lintas kementerian, memasukkan imigran baru ke sistem perawatan jangka panjang, serta memperbaiki apa yang disebutnya sebagai kesenjangan bahasa dan informasi.
Berkaitan dengan aksi, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Shih Chung-liang (石崇良) dalam wawancara media sebelum rapat di Yuan Legislatif menjelaskan bahwa pendanaan layanan jangka panjang berasal dari dana khusus yang sumber utamanya adalah pajak tertentu.
Oleh karena itu, kata Shih, dalam penetapan target sasaran, pemerintah harus mempertimbangkan keterbatasan finansial serta prinsip kesetaraan hak dan kewajiban, dengan memprioritaskan warga negara.
Shih mengatakan memang ada sebagian warga asing yang dimasukkan ke sasaran layanan jangka panjang, termasuk mereka yang berada dalam "Proyek Mackay", yang disebutnya mencakup banyak pemenang penghargaan kontribusi medis.
Selain itu, tenaga profesional asing juga dimasukkan ke penerima layanan guna menarik talenta khusus yang dibutuhkan Taiwan, kata Shih.
Menanggapi tuntutan kelompok imigran baru, Shih menyatakan pihaknya akan meninjau lebih lanjut apakah terdapat kendala dalam proses naturalisasi.
Ia menegaskan bahwa jika seseorang telah lama tinggal secara nyata dan bergabung menjadi warga negara, mereka seharusnya otomatis menjadi target penerima manfaat layanan jangka panjang.
Oleh karena itu, kata Shih, kementerian akan menyelidiki apakah ada hambatan administratif bagi mereka untuk menjadi warga negara.
Namun, para pengunjuk rasa menilai tanggapan menteri tersebut salah sasaran. Menurut mereka, Shih "sengaja" mengabaikan fakta bahwa sistem sudah membuka layanan bagi sebagian warga asing, serta gagal meneliti mengapa profesional kerah putih dapat mengaksesnya tanpa naturalisasi.
Kenyataan bahwa pekerja asing kerah putih dapat menggunakan layanan tanpa menjadi warga negara, sementara imigran pernikahan yang telah lama tinggal di Taiwan diwajibkan untuk terlebih dahulu dinaturalisasi, menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada kewarganegaraan, kata peserta aksi.
(Oleh Tseng Yi-ning, Agoeng Sunarto, Shen Pei-yao, dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
