Taipei, 13 Feb. (CNA) Taiwan akan melarang biaya penempatan pekerja migran sektor manufaktur dan perikanan yang dibayarkan sebelum mereka datang, kata Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) hari Jumat (13/2) menyusul perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).
Taiwan dan AS menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik di Washington hari Kamis (12/2) waktu setempat, yang membatasi tarif AS atas barang-barang Taiwan sebesar 15 persen dan memberikan akses pasar istimewa untuk ekspor industri dan pertanian AS, termasuk mobil, daging sapi, dan daging babi.
Melalui rilis pers, MOL menyatakan bahwa melalui isi perjanjian ini, Taiwan dan AS mencapai kesepahaman kerja sama dalam perlindungan hak-hak ketenagakerjaan, yang akan semakin diperkuat dengan menyelaraskannya pada standar internasional.
Di antaranya, menurut kementerian, adalah dengan mewujudkan pelarangan pungutan biaya perekrutan tambahan terhadap pekerja migran di sektor manufaktur dan perikanan, serta menegakkan ketentuan biaya layanan dengan prinsip "pemungutan tidak diambil di muka dan nilainya tidak melebihi batas".
Dalam konferensi pers, Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰) mengatakan bahwa rencana ini berfokus untuk melarang biaya penempatan yang diambil di luar negeri, misalnya agensi asing.
Meskipun biaya ini tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh pemerintah Taiwan, kata Hung, "Dalam proses diskusi dengan pihak AS, prinsip dan kesepakatan kami adalah memaksimalkan kemampuan pemerintah, semaksimal mungkin, agar dalam tiga tahun ke depan [pelarangan ini] bisa diterapkan."
Namun, pihaknya juga menekankan, bahwa industri harus diberi waktu untuk beradaptasi. "Karena banyak perusahaan di Taiwan yang mempekerjakan pekerja migran adalah perusahaan kecil dan menengah," yang menurut Hung perlu waktu tambahan.
Hung mengatakan bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi biaya yang harus dibayar pekerja migran di Taiwan, agar tidak menimbulkan utang bagi mereka, sehingga pihaknya ingin memperbaiki sistem rekrutmen dan penempatan kerja.
Terkait langkah yang bisa diambil, ia menyebutkan perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menggunakan mekanisme antarpemerintah, atau pihak pemberi kerja bisa menanggung biaya perekrutan dan agensi.
Menanggapi pertanyaan CNA tentang apakah kebijakan ini juga akan mengarah ke sektor lainnya seperti perawat migran, Hung menegaskan pengumuman ini berkaitan dengan perdagangan bilateral, sehingga lebih terfokus pada manufaktur dan perikanan.
"Inilah alasan kita memulai dengan dua sektor ini, dan kita akan mengevaluasi apakah perlu diperluas ke sektor lain," kata Hung.
Di sisi lain, kata kementerian, Taiwan,melalui prosedur peninjauan domestik, akan mengadopsi penetapan berdasarkan Bagian 307 dari Undang-Undang Tarif AS untuk melarang impor barang yang dikategorikan termasuk hasil kerja paksa.
"Alasan terpentingnya adalah karena ekonomi Taiwan secara keseluruhan semakin penting di masyarakat internasional. Karena itu kita tidak bisa mengabaikan atau menutup mata terhadap tuntutan atau standar ketenagakerjaan internasional," kata Hung.
Kerja paksa menjadi salah satu poin terpenting dalam perjanjian perdagangan ini, kata Hung, menambahkan bahwa isu tersebut telah bertransformasi dari yang dulunya hanya terfokus pada intimidasi dan kekerasan, kini menjadi utang, yang kemudian turut mendorong kebijakan pelarangan biaya penempatan.
Hal ini, menurut Hung, juga berkaitan dengan isu pekerja migran hilang kontak. "Ketika mereka harus berutang besar untuk bekerja di Taiwan, tingkat hilang kontak akan jauh lebih tinggi."
Hung mengatakan pada akhir Februari akan diumumkan "Panduan Referensi Pencegahan Kerja Paksa bagi Perusahaan" yang telah disiapkan.
Setelah itu, rancangan undang-undang yang melarang penahanan paspor dan dokumen penting pekerja -- baik dengan maupun tanpa persetujuan pekerja -- akan diajukan ke Yuan Legislatif untuk ditinjau, ujarnya.
Selanjutnya, kata Hung, MOL akan bekerja sama dengan Kementerian Urusan Ekonomi membentuk tim pendampingan agar industri lebih memahami isu kerja paksa.
Di sisi lain, kata MOL, mereka juga akan menurunkan ambang batas pembentukan serikat pekerja di usaha kecil dan menengah guna menjamin hak pendirian serikat, dan memastikan federasi serikat tingkat nasional tidak mensyaratkan ambang batas representasi minimum.
Sementara itu, MOL mengatakan mereka juga akan membangun mekanisme yang tepat untuk memilih atau membubarkan serikat guna menghindari keberadaan organisasi yang tidak berfungsi.
"Ketika serikat pekerja tidak beroperasi dalam jangka panjang, hal itu bisa menghambat hak pekerja dalam perusahaan, seperti hak berserikat, hak berasosiasi, atau hak berunding, menjadi penghalang yang merugikan," ujarnya.
Juga sesuai perjanjian perdagangan, kata kementerian, pihaknya akan menyempurnakan ambang batas pemogokan kerja yang tepat guna menjamin pelaksanaan hak dalam perselisihan perburuhan.
"Ambang batas yang tepat ini sama sekali bukan untuk membuat pekerja lebih sulit menjalankan hak kolektif mereka," kata Hung.
Untuk langkah-langkah ini, kata MOL, akan dilakukan komunikasi luas dengan berbagai kalangan masyarakat, penelitian regulasi secara komprehensif, serta pengumpulan konsensus antara buruh dan pengusaha, dan mendorong pelaksanaannya secara bertahap dalam masa penyesuaian.
Dalam konferensi pers lainnya di Yuan Eksekutif juga pada Jumat, Hung menyatakan hak-hak buruh sangat penting bagi industri untuk bersaing secara internasional, dan perjanjian ini merupakan situasi yang sama-sama menguntungkan bagi buruh, pemodal, dan negara.
Selesai/IF
