Taipei, 24 Des. (CNA) Yuan Legislatif (Parlemen) pada Selasa (24/12) mengesahkan amandemen Undang-Undang Pengelolaan dan Sanksi Lalu Lintas Jalan yang meningkatkan hukuman untuk pelanggaran lalu lintas tertentu, termasuk menggunakan ponsel dan merokok saat berkendara.
Amandemen tersebut disahkan tanpa keberatan.
Denda untuk menggunakan ponsel genggam, komputer, atau perangkat lain untuk melakukan panggilan, berbicara, mengirim dan menerima data, atau melakukan tindakan lain yang dapat menghambat operasi yang aman saat mengendarai sepeda motor dinaikkan menjadi NT$1.200 (Rp639 ribu) dari NT$1.000.
Mereka yang mengemudikan mobil atau mengendarai sepeda motor dan memegang, merokok, atau menyalakan rokok dengan cara yang membahayakan keselamatan publik akan dikenakan denda sebesar NT$1.200, naik dari NT$600, menurut amandemen.
Amandemen juga menetapkan pengemudi yang tidak mengurangi kelajuan di area yang ditandai sebagai zona sekolah atau rumah sakit dan yang menyebabkan kematian atau cedera saat memikul tanggung jawab pidana dapat menghadapi hukuman yang ditingkatkan hingga setengah dari hukuman asli.
Ini ditetapkan seiring dengan meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas di Taiwan yang menyebabkan korban, serta mempertimbangkan kawasan sekitar sekolah dan rumah sakit sebagai area dengan tingkat penggunaan jalan yang tinggi oleh kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Untuk kasus yang melibatkan tes alkohol atau narkoba, amandemen tersebut merevisi titik awal tenggat waktu pelaporan polisi menjadi tanggal hasil tes diserahkan ke unit polisi, bukan tanggal pelanggaran.
Perubahan ini mengatasi celah administratif yang telah menimbulkan potensi risiko keselamatan publik, karena keterlambatan hasil tes urin dalam beberapa kasus melebihi tenggat waktu pelaporan yang diatur undang-undang selama dua bulan, sehingga pihak berwenang tidak dapat menangguhkan lisensi pelanggar.
Sementara itu, untuk kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka atau meninggal dan masih menunggu penentuan tanggung jawab melalui proses penilaian ahli, batas waktu penindakan dihitung sejak selesainya proses penilaian.
Adapun kasus yang tidak memerlukan penilaian ahli dan hanya memerlukan analisis, penindakan tidak dapat dilakukan jika telah melewati tiga bulan, menurut hasil amandemen.
Selesai/JC
