Taipei, 23 Des. (CNA) Kementerian Luar Negeri (MOFA) sedang "mengambil tindakan" untuk mencegah warga negara Taiwan menghadapi kemungkinan penangkapan saat mengunjungi negara-negara yang bersahabat dengan Tiongkok seperti Laos, Kamboja, dan Belarus, demikian disampaikan pada hari Selasa.
MOFA telah memperkuat mekanisme tanggap darurat di kantor-kantor luar negerinya dan bekerja sama erat dengan negara-negara yang sejalan untuk melawan ancaman "yurisdiksi lengan panjang" Tiongkok terhadap Taiwan, kata juru bicara MOFA Hsiao Kuangwei (蕭光偉), tanpa memberikan rincian.
Lembaga tersebut juga secara konsisten mengingatkan warga Taiwan untuk tidak mengunjungi negara-negara tertentu yang dapat ditekan oleh Tiongkok untuk melakukan penegakan hukum lintas negara dan ekstradisi warga Taiwan yang dicari oleh Beijing, ujar Hsiao.
Hsiao menanggapi laporan peringatan dari seorang pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya terhadap warga Taiwan yang bepergian ke Laos, Kamboja, dan Belarus, mengingat negara-negara tersebut sangat mungkin menerima permintaan Beijing untuk menangkap dan mendeportasi warga Taiwan yang dianggap sebagai tersangka kriminal oleh Tiongkok berdasarkan dukungan mereka terhadap kemerdekaan Taiwan.
Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan kepada Liberty Times berbahasa Mandarin pada hari Selasa bahwa Beijing dapat dengan mudah menekan ketiga negara tersebut untuk menangkap warga Taiwan yang dianggap sebagai aktivis kemerdekaan dan mengirim mereka ke Tiongkok untuk diadili, demikian laporan Liberty Times.
Peringatan perjalanan yang ada ke Laos dan Kamboja juga menyebutkan adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara tersebut dan Tiongkok, namun tidak untuk Belarus.
Saat ini, MOFA telah mengeluarkan peringatan perjalanan tingkat tertinggi (merah) untuk Belarus karena perang Rusia-Ukraina dan untuk beberapa wilayah di Kamboja karena konflik perbatasan yang sedang berlangsung dengan Thailand.
MOFA juga telah mengeluarkan peringatan oranye (tingkat kedua tertinggi) untuk Laos, dengan alasan kemungkinan terjerat dalam sindikat penipuan telekomunikasi di sana.
Kekhawatiran atas "yurisdiksi lengan panjang" Tiongkok muncul pada bulan November ketika seorang pakar hukum Tiongkok mengatakan kepada CCTV milik pemerintah Tiongkok bahwa anggota parlemen Partai Progresif Demokratik Puma Shen (沈伯洋) harus dikejar sebagai penjahat.
Pakar tersebut mengatakan Shen masuk dalam daftar buronan Tiongkok karena mempromosikan kemerdekaan Taiwan dan harus dikejar melalui Interpol dan saluran bantuan hukum timbal balik lainnya dengan negara asing.
Selesai/
