Taipei, 4 Nov. (CNA) Sejumlah kelompok buruh hari Selasa (4/11) menyatakan kekhawatiran bahwa rencana kebijakan pemerintah Taiwan untuk memperluas penerimaan pekerja migran dapat menggantikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, sementara hak-hak pekerja asing sendiri masih memiliki kekurangan.
Baca juga: Kebijakan Kabinet untuk izinkan lebih banyak pekerja migran dikritik kelompok buruh
Sebelumnya, Yuan Eksekutif (Kabinet) pada 30 Oktober mengumumkan mereka berencana secara bersyarat memperbolehkan perekrutan pekerja migran tambahan di luar kuota yang berlaku di setiap perusahaan dan mengizinkan tenaga kerja asing di sektor perhotelan.
Baca juga: Rencana pemerintah Taiwan izinkan pekerja migran perhotelan tuai respons beragam
Menanggapi ini, Taoyuan Confederation of Trade Union, Federasi Serikat Industri Pengolahan Makanan Taiwan, dan Taiwan Logistics Industrial Union hari Selasa mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan masyarakat Taiwan memang membutuhkan pekerja migran agar tetap beroperasi.
Namun, ada kekhawatiran bahwa kebijakan baru ini justru akan memungkinkan pihak perusahaan menaikkan gaji sebagian pekerja Taiwan untuk kemudian menggantikan pekerjaan tenaga kerja lokal lainnya dengan pekerja migran murah, kata pernyataan mereka.
Meski program ini membuka lebih banyak peluang bagi pekerja migran datang ke Taiwan, kata pernyataan, dukungan kebijakan bagi mereka masih belum memadai, termasuk tuntutan kelompok buruh agar tenaga kerja asing dicakup Undang-Undang Pensiun Ketenagakerjaan dan dihapuskan batas masa kerjanya.
Pernyataan itu juga menegaskan bahwa jika pemerintah sengaja menjadikan pekerja migran sebagai tenaga kerja murah yang terikat kontrak, hal ini secara sistematis mendorong pemberi kerja untuk menghindari mempekerjakan pekerja lokal.
Pemerintah, sebelum menerapkan kebijakan, tidak meninjau kesalahan di masa lalu, sehingga hanya agensi tenaga kerja yang diuntungkan, sementara pekerja migran dan lokal sama-sama dirugikan, menurut pernyataan serikat.
Pernyataan tersebut juga mempertanyakan bahwa dua pekan sebelum kebijakan ini diumumkan, fokus masyarakat masih tertuju pada kontroversi cuti karyawan di EVA Air, Taiwan Railway Corp., dan sektor kesehatan serta revisi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Serikat pun mempertanyakan apakah Kabinet dan Kementerian Ketenagakerjaan memanfaatkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu tersebut untuk diam-diam meloloskan kebijakan yang salah.
Mereka mendesak pemerintah agar sebelum membuat kebijakan terkait, harus melakukan dialog dan diskusi bersama serikat di semua tingkatan dan kelompok pekerja.
Pernyataan itu menambahkan bahwa pemerintah mengklaim kebijakan ini dapat meningkatkan gaji pekerja lokal, tetapi belum jelas siapa yang akan menerimanya.
Hal ini, menurut serikat, menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan segelintir orang dalam perusahaan, sementara sebagian besar pekerja menghadapi risiko kehilangan hak kerja.
(Oleh Elly Wu dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
