Taipei, 22 Okt (CNA) Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) Taiwan memperingatkan bahwa agen tenaga kerja yang memungut “biaya beli kerja” dari pekerja migran dapat dikenai denda hingga 20 kali lipat dan sanksi penangguhan izin usaha, menyusul pengungkapan kasus pungutan ilegal oleh Taiwan International Workers Association (TIWA).
TIWA pada 19 Oktober menggelar sebuah aksi di depan kantor MOL, mengungkap 20 pekerja migran menjadi korban pungutan “biaya beli kerja” hingga total lebih dari NT$1 juta (Rp540 juta).
Setelah para pekerja mengajukan pengaduan ke hotline 1955 dan mendapat bantuan dari kelompok advokasi, agen yang bersangkutan akhirnya mengembalikan biaya tersebut pada malam yang sama.
Baca sebelumnya: TIWA terima laporan kolektif dari PMI soal biaya ilegal perpanjang kontrak
Sebelumnya, pekerja migran asing wajib meninggalkan Taiwan selama satu hari setelah kontrak tiga tahun berakhir. Namun, pada 2016, Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan) menghapus ketentuan tersebut, sehingga setiap pekerja migran dapat menghemat biaya agen antara NT$80.000 dan NT$150.000.
Meskipun ketentuan itu telah dihapus dan biaya agen berkurang, praktik pungutan baru muncul berupa “biaya beli kerja”. Beberapa agen memungut biaya ini ketika pekerja migran memperpanjang kontrak, berganti pemberi kerja, atau dalam kondisi apa pun yang mengharuskan perpindahan kerja.
Dalam hukum Taiwan tidak dikenal istilah “biaya beli kerja” atau yang biasa dikenal "biaya beli job."
Menurut MOL, berdasarkan peraturan yang berlaku, agen hanya dapat memungut biaya pendaftaran dan biaya penyaluran dari pihak pemberi kerja, sedangkan dari pihak pekerja migran hanya diperbolehkan memungut biaya layanan.
Ketentuan menetapkan bahwa biaya pendaftaran dan penyaluran tidak boleh melebihi jumlah gaji bulan pertama pekerja migran, sementara biaya layanan bagi pemberi kerja ditetapkan sebesar NT$2.000 per tahun. Untuk pekerja migran, biaya layanan yang boleh dipungut agen tidak boleh melebihi NT$1.800 per bulan pada tahun pertama, NT$1.700 pada tahun kedua, dan NT$1.500 pada tahun ketiga dan seterusnya.
MOL menegaskan bahwa jika agen terbukti memungut “biaya beli kerja,” hal itu tergolong pungutan di luar standar dan dapat dikenai denda hingga 20 kali lipat dari jumlah pungutan serta sanksi penangguhan izin usaha.
Pekerja migran yang menjadi korban dapat melapor ke hotline 1955, dan kasusnya akan diteruskan ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
MOL juga akan memperkuat pengawasan dengan inspeksi rutin dan penilaian khusus bagi agensi berisiko tinggi, serta mendorong penerapan “rekrutmen yang adil” sesuai standar internasional.
Pemerintah juga akan memperkuat peran negara dalam proses perekrutan dan penempatan pekerja migran, guna mengurangi ketergantungan pada agensi, meningkatkan hak-hak pekerja migran, serta memperbaiki transparansi dalam sistem perekrutan dan ketenagakerjaan, kata MOL.
(Wu Hsin-yun dan Agoeng Sunarto) Selesai/JA
