Taipei, 19 Mei (CNA) Pekerja migran perempuan sektor formal di Taiwan tidak perlu takut diputus kontrak kerjanya jika hamil, seiring mereka memiliki hak mengajukan cuti melahirkan, mendapatkan gaji pokok selama dua bulan, hingga mengajukan subsidi pascabersalin dari pemerintah, ujar Lina, koordinator Serve the People Association (SPA).
Hak pekerja migran sektor formal setara dengan pekerja lokal Taiwan karena diatur Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, ungkap Lina kepada CNA saat menghadiri sebuah demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) hari Minggu (18/5).
Namun, Lina menyayangkan bahwa hak cuti dan subsidi ini hanya untuk pekerja sektor formal saja, seperti pekerja wanita yang bekerja di pabrik.
“Bagi pekerja informal seperti perawat migran penjaga orang tua atau pekerja rumah tangga tidak bisa mendapatkan hak cuti hamil. Mereka juga tidak mendapatkan gaji dan subsidi dari pemerintah,” ujarnya menambahkan.
Dalam rilis pers keterangan saluran siaga 1955 juga tertulis bahwa pekerja migran yang hamil selama masa izin kerjanya berlaku dapat terus bekerja di Taiwan, dan pemberi kerja tidak diperkenankan untuk memecatnya dengan alasan kehamilan.
Pemberi kerja juga harus menyediakan lingkungan kerja yang memadai untuk memastikan keamanan dan kesehatan pekerja yang hamil, tulis pernyataan tersebut.
Menurut keterangan yang disampaikan, pekerja juga berhak untuk mengajukan pindah majikan dengan mengajukan permohonan ke MOL berdasarkan kesepakatan dengan pemberi kerja.
Jika memerlukan penangguhan proses pindah majikan, dapat memberikan bukti keterangan dari dokter atau buku pedoman kesehatan ibu hamil, untuk mengajukan permohonan perpanjangan hingga 60 hari setelah masa kehamilan berakhir, menurut keterangan.
Pekerja migran dapat meneruskan bekerja di Taiwan setelah masa kehamilan berakhir dan dapat meneruskan proses pindah majikan serta dapat memperpanjang lagi selama 60 hari melalui persetujuan MOL, tambah keterangan tersebut.
Selama masa kehamilan, pekerja migran dapat mengajukan berbagai macam cuti, termasuk dengan alasan kesehatan janin, pemeriksaan kehamilan, hingga melahirkan, yang juga dapat diberikan bagi pasangannya untuk menemani prosesi, tulis pernyataan tersebut.
Sementara itu, Lina juga kembali mengingatkan bagi pekerja migran yang hamil tidak perlu takut.
“Baik pekerja migran, tidak boleh dipecat jika hamil. Kalau majikan memecatnya, maka itu melanggar hukum, bisa dilaporkan. Bagi pekerja sektor formal bisa tetap bekerja dan mendapatkan hak cuti hamil serta gaji dan subsidi dari pemerintah. Kalau sektor informal dilihat keadaan si pekerjanya bagaimana, bisa tetap bekerja atau tidak,” ujar Lina
“Kalau tidak memungkinkan untuk bekerja, bisa mengajukan penghentian kontrak kerja atas persetujuan majikan, dan kalau tetap ingin di Taiwan, sebenarnya agensi itu dapat menyediakan tempat tinggal. Kalau agensi tidak bisa, pekerja bisa tinggal di shelter SPA menghubungi kami,” ungkap Lina menambahkan.
Lina juga mengatakan bahwa pekerja migran sektor informal dapat melahirkan di Taiwan dan bisa dibantu untuk mencari pekerjaan lagi atau pindah majikan.
Aktivis perempuan yang akrab dipanggil "Miss Lina" ini mengatakan ia dapat memberikan bantuan bagi pekerja migran yang hamil, menampung di shelter SPA dan mencarikan majikan yang baru.
“Jika ingin dibantu, silakan menghubungi saya di Whatsapp atas nama Miss Lina di nomor 0960669170,” ujarnya mengakhiri wawancara.
Selesai/JC
