Taipei, 9 Mei (CNA) Yuan Legislatif (Parlemen) hari Jumat (9/5) mengesahkan undang-undang (UU) baru yang memberikan empat hari libur nasional tambahan bagi masyarakat di Taiwan, serta memperluas cakupan Hari Buruh agar juga mencakup pegawai sektor publik.
Hari libur tambahan dalam UU baru ini mencakup: sehari sebelum malam Tahun Baru Imlek, Hari Lahir Kong Hu Cu pada 28 September (Hari Guru di Taiwan), Hari Penyerahan Kembali Taiwan dan peringatan Pertempuran Guningtou pada 25 Oktober, serta Hari Konstitusi pada 25 Desember.
Sementara itu, Hari Buruh kini akan berlaku bagi semua pekerja di seluruh sektor, tidak hanya terbatas pada sektor swasta, sesuai “UU tentang Pelaksanaan Hari Peringatan dan Hari Raya.”
UU baru ini menggantikan peraturan yang ada terkait pelaksanaan hari peringatan dan hari raya yang sebelumnya dikelola Kementerian Dalam Negeri.
Dengan ditetapkannya sehari sebelum malam Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional, liburan Tahun Baru Imlek kini mencakup lima hari libur nasional, yang berarti periode liburan tersebut dapat berlangsung setidaknya tujuh hari termasuk akhir pekan.
UU baru ini juga mengatur bahwa alih-alih sistem saat ini di mana Dewan Urusan Penduduk Asli menetapkan satu hari libur untuk festival Penduduk Asli, kini tiap suku dapat memiliki tiga hari libur berdasarkan ritual mereka sendiri.
UU ini akan berlaku setelah diundangkan presiden, yang berarti masyarakat di Taiwan kemungkinan akan mendapatkan tiga hari libur tambahan pada paruh kedua tahun ini, yaitu pada 28 September, 25 Oktober, dan 25 Desember.
Komite Administrasi Internal Parlemen telah mengesahkan rancangan peraturan libur ini pada 31 Maret. Namun sejak itu, para legislator lintas partai gagal mencapai kesepakatan mengenai tanggal-tanggal mana yang seharusnya diperingati atau dijadikan hari libur nasional.
Negosiasi lintas partai yang dilakukan pada 30 April dan 8 Mei juga tidak membuahkan hasil.
Pada Jumat, partai-partai oposisi, Kuomintang dan Partai Rakyat Taiwan, menggunakan mayoritas suara mereka di Parlemen untuk mengesahkan rancangan UU tersebut.
(Oleh Wang Cheng-chung, Ko Lin, dan Jason Cahyadi)
Selesai/ML
