Taipei, 21 Mar. (CNA) Kerja sama antara sektor publik dan swasta serta keterlibatan berbagai industri diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan penipuan, kata Direktur Jenderal Kepolisian Nasional, Chang Jung-hsin (張榮興) dalam konferensi pers peluncuran Asosiasi Anti-Penipuan Taiwan pada Kamis (20/3).
Biro Investigasi Kriminal (CIB) dalam rilis persnya menyatakan bahwa asosiasi ini dipimpin Hsu Liang-yuan (許良源), Ketua FLST Media, sementara anggotanya terdiri dari berbagai sektor, termasuk industri media, perusahaan teknologi, firma hukum dan akuntansi, asosiasi farmasi, serta institusi pendidikan dan akademik.
Chang menegaskan bahwa penipuan telah menjadi musuh bersama, dengan sindikat yang beroperasi secara terorganisir. Modus utama yang sering terjadi adalah penipuan investasi palsu, yang menyebabkan kerugian besar bagi korban, ujarnya.
Sejak Juli 2024, kata Chang, pemerintah telah memperketat pemberantasan penipuan dengan empat undang-undang baru, namun upaya ini dinilai belum cukup. Untuk itu, ia mengapresiasi inisiatif Hsu dalam membentuk asosiasi untuk memperkuat kerja sama publik-swasta dalam memberantas penipuan.
Chang menyebutkan target utama dalam upaya pemberantasan penipuan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai sektor industri serta tidak hanya fokus pada penindakan hukum, melainkan juga minimalisasi jumlah kasus dan total kerugian.
Hsu menegaskan bahwa asosiasi ini akan mendukung pemerintah dalam memberantas penipuan dan meningkatkan kesadaran publik.
Hsu juga mengatakan ia mendorong revisi undang-undang untuk memperberat hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda NT$5 juta (Rp2,498 miliar), bahkan mengusulkan hukuman cambuk seperti di Singapura.
CIB menyatakan bahwa Asosiasi Anti-Penipuan Taiwan akan melengkapi upaya pemerintah dengan tiga fokus utama: membantu korban, menuntut platform yang lalai mencegah penipuan, dan memperluas edukasi publik tentang modus penipuan.
(Oleh Chiu Tsu-yin dan Antonius Agoeng Sunarto)
Selesai/JC
