Taipei, 6 Mar. (CNA) Peraturan yang berlaku di Taiwan belum cukup dalam melindungi hak belajar dan bekerja mahasiswa asing, kata Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) pada Rabu (5/3) seraya mengkritik pemerintah dengan mengutip kasus biaya kuliah tidak wajar dan eksploitasi sebagai pekerja murah.
Komisi tersebut dalam siaran persnya mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan (MOE) telah gagal menetapkan aturan komprehensif terkait penerimaan mahasiswa, pemagang, dan pekerja paruh waktu.
Akibatnya, kata NHRC, beberapa staf sekolah bekerja sama dengan agensi perekrutan ilegal, sehingga muncul berbagai masalah, seperti perekrutan melalui agensi, biaya kuliah yang tidak wajar, penyitaan paspor dan izin tinggal, jam kerja berlebihan, serta eksploitasi sebagai pekerja murah.
Untuk itu, NHRC mendorong pemerintah mempercepat penyusunan bab khusus rancangan undang-undang tentang pendidikan magang di luar kampus.
Pemerintah juga dapat meningkatkan status hukum regulasi yang ada di MOE, Dewan Urusan Komunitas Luar Negeri (OCAC), dan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL), sebelum undang-undang khusus diberlakukan, kata komisi tersebut.
NHRC juga merekomendasikan ketiga instansi tersebut untuk meningkatkan sosialisasi peraturan kepada sekolah, perusahaan mitra, dan pemberi kerja, serta menguatkan inspeksi bersama dan mekanisme pemantauan terhadap pekerjaan paruh waktu mahasiswa asing.
Di sisi lain, MOE dan OCAC harus memperketat evaluasi dan peninjauan kurikulum agar tujuan pendidikan selaras dengan kebutuhan industri serta menghasilkan tenaga kerja berkualitas, kata komisi tersebut.
Kedua instansi tersebut mesti melakukan seleksi ketat terhadap perusahaan tempat magang dan kerja paruh waktu serta membuat daftar perusahaan yang baik dan buruk, disertai dengan sistem penghargaan, kata NHRC.
NHRC menambahkan bahwa mereka merekomendasikan pembentukan sistem pendampingan untuk membantu mahasiswa asing yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi agar dapat berpindah tempat magang, jurusan, atau sekolah dengan lancar.
Komisi tersebut juga mendorong MOE dan OCAC untuk mempertimbangkan penerapan sistem rekening dengan batas penarikan bulanan, guna menjamin kebutuhan dasar dan hak belajar mahasiswa asing selama berada di Taiwan.
Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan informasi aktual tentang situasi yang ada serta menjelaskan langkah-langkah perbaikan yang telah mereka lakukan, tambah komisi tersebut.
(Oleh Kao Hua-chien dan Jason Cahyadi)
Selesai/JA
