Taipei, 10 Des. (CNA) Ketua kamar dagang Taiwan mengungkapkan organisasinya beserta Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) dan pejabat kementerian hari Selasa (10/12) telah mendiskusikan kemungkinan bagi pekerja migran kaburan untuk tidak langsung dideportasi, dengan memungkinkan mereka kembali ke prosedur kerja normal.
Sementara itu, untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) telah berjanji untuk membuka peluang bagi industri jasa untuk mengajukan pekerja migran dengan syarat tertentu, kata Ketua Kamar Dagang Umum Republik Tiongkok (ROCCOC), Hsu Shu-po (許舒博).
Namun, kata Hsu setelah pertemuan yang juga dihadiri sejumlah pelaku usaha tersebut, syarat utamanya adalah harus terlebih dahulu meningkatkan pendapatan gaji pekerja lokal, untuk melindungi mereka.
Hsu juga mengatakan bahwa diskusi Selasa membahas bagaimana menangani sekitar 80.000 pekerja migran kaburan agar dapat kembali bekerja secara normal.
Ide ini melibatkan opsi untuk tidak langsung mendeportasi pekerja migran kaburan, melainkan memungkinkan mereka kembali ke prosedur kerja yang sah sehingga keterampilan mereka dapat digunakan di sektor industri, ungkapnya.
Apakah ini memerlukan perubahan undang-undang, kata Hsu, juga akan dibahas pihak pemerintah.
Selain itu, Hsu mengatakan ia juga berharap agar masa kerja pekerja migran yang telah tinggal dan bekerja lebih dari sepuluh tahun di Taiwan dapat diperpanjang, untuk mencegah negara tersebut menjadi tempat pelatihan bagi negara lain.
Hsu menambahkan, pihaknya juga berharap dapat menarik mahasiswa asing yang sedang belajar di Taiwan untuk menetap dan menjadi warga negara tersebut.
Semua kebijakan terkait kekurangan tenaga kerja ini telah dijanjikan MOL untuk dirumuskan dalam bentuk paket lengkap setelah Tahun Baru Imlek, ujarnya.
Saat media bertanya apakah ada batasan negara asal untuk pekerja migran di sektor jasa, Hsu menjawab bahwa sesuai peraturan, pekerja migran akan direkrut dari negara-negara sumber tenaga kerja Taiwan, dengan Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand, dan India menjadi lima negara utama.
(Oleh Lai Yu-chen dan Jason Cahyadi)
Selesai/ML
