Taipei, 22 Okt. (CNA) Kantor Kejaksaan Distrik Keelung Taiwan baru-baru ini menuduh lima tersangka dengan bantuan otoritas Amerika karena mencoba menyelundupkan 16 senjata api ke Taiwan, kata kantor tersebut pada Senin (21/10).
Dalam sebuah pernyataan, kantor tersebut mengatakan bahwa lima warga negara Taiwan dituntut karena melanggar Undang-Undang Pengendalian Senjata Api, Amunisi, dan Senjata tajam serta Undang-Undang Sanksi Penyelundupan.
Sebuah pengadilan setempat juga mengabulkan mosi kejaksaan untuk menahan para pria tersebut tanpa komunikasi, kata pernyataan tersebut.
Pada akhir Mei 2024, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menemukan paket-paket di fasilitas pengolahan surat Miami yang berisi komponen senjata api yang akan dikirim ke alamat di Keelung, menurut pernyataan tersebut.
Mereka berhasil menyita empat dari lima paket, tetapi yang kelima dikirim ke Taiwan.
Setelah diberi tahu tentang situasi tersebut oleh Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS, Biro Investigasi Kriminal Taiwan (CIB) melaporkan kasus tersebut ke kantor kejaksaan, yang kemudian membentuk sebuah satgas untuk menyelidiki kasus tersebut, kata kantor tersebut.
Pada awal Juni, satgas tersebut memantau alamat Keelung tersebut, tempat paket tersebut akan dikirim, yang ternyata adalah toko motor dan menunggu tersangka potensial untuk membuka satu paket yang dikirim.
Setelah beberapa hari memantau lokasi, satgas tersebut akhirnya melihat paket tersebut dibuka dan menangkap empat tersangka. Melalui penangkapan tersebut, mereka dapat melacak tersangka utama, seorang pria berusia 36 tahun bermarga Hsieh (謝), kata kantor tersebut.
Kantor kejaksaan kemudian menemukan bahwa Hsieh, yang memiliki kewarganegaraan ganda di Taiwan dan AS, secara legal mendapatkan senjata api di AS sebelum mereka dibongkar dan disembunyikan di antara alat perkakas untuk diselundupkan ke Taiwan, menurut CIB.
Untuk memperkuat kasus mereka, jaksa membutuhkan senjata api yang disita oleh otoritas AS dari empat paket yang telah disita sebagai barang bukti. Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Kementerian Kehakiman Taiwan merujuk pada Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Taiwan dan AS untuk meminta bantuan dari otoritas AS.
Perwakilan kantor dan CIB kemudian pergi ke AS untuk mengumpulkan bukti, kata kantor tersebut, pertama kalinya para pejabat Taiwan mengambil bukti berdasarkan perjanjian tersebut, yang ditandatangani pada tahun 2002.
Selesai/IF
