Jakarta/Taipei, 21 Okt. (CNA) Sejumlah akademisi Indonesia memprediksi bahwa hubungan Indonesia dengan Taiwan tidak akan mengalami banyak perubahan di bawah pemerintahan baru Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu (20/10) di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Pada pidato pelantikannya, Prabowo mengatakan, "Dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia memilih jalan bebas aktif nonblok. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun. Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara."
Peneliti asal Indonesia di Taiwan dari University of Western Australia, Ratih Kabinawa kepada CNA mengatakan bahwa menurutnya tidak akan ada perubahan signifikan terkait pengakuan diplomatik Indonesia terhadap Taiwan.
Kendati demikian, ia menekankan bahwa Taiwan akan menjadi negara yang penting mengingat beberapa pertimbangan.
Pengangkatan mantan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Budi Santoso, sebagai Menteri Perdagangan RI akan menjadikan Taiwan sebagai mitra perdagangan dan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, kata Ratih.
Baca juga Mantan Kepala KDEI Taipei Budi Santoso dilantik sebagai Mendag kabinet Prabowo-Gibran
Selain itu, pengalaman masa lalu keluarga Prabowo dengan Taiwan membuatnya akrab dengan isu-isu Taiwan, kata Ratih tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Ratih juga menyampaikan kepada CNA bahwa Taiwan menjadi basis untuk pemungutan suara luar negeri bagi Prabowo, mengingat jumlah WNI yang memberikan suara untuknya.
Pada Pilpres Februari, perolehan suara Prabowo-Gibran di Taiwan mencapai 79,4 persen, yang mencakup lebih dari 51 ribu suara sah.
Sementara itu, dosen Hukum Politik Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan kepada CNA bahwa ia memprediksi kebijakan luar negeri Indonesia tidak akan banyak berubah di bawah pemerintahan Prabowo.
Ini termasuk isu hubungan antara Indonesia dan Taiwan, tambahnya.
Titi menjelaskan kepada CNA bahwa hal ini ia simpulkan dengan mengamati pidato Prabowo saat pelantikannya yang menekankan isu politik yang bebas aktif, serta dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina.
Di pidato pelantikannya, dalam menjelaskan kebijakan luar negerinya, Prabowo mengatakan, "Kita (Indonesia) punya prinsip, yakni antipenjajahan, karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita antipenindasan, karena kita pernah ditindas. Kita antirasialisme, antiaperteid, karena kita pernah mengalami waktu kita dijajah."
Di sisi lain, kandidat doktor asal Indonesia di Program Doktoral Asia-Pasifik National Chengchi University, Aswin Lin, mengatakan Prabowo kemungkinan besar akan terbuka kepada semua pihak dalam persaingan geopolitik antara AS dan Tiongkok.
Ini mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia yang sudah lama tidak berpihak, bebas dan aktif, dan sejalan dengan konsep “Kebijakan luar negeri tetangga yang baik” yang digaungkan Prabowo berulang kali, kata Aswin.
Dalam pidato pelantikannya, Prabowo menegaskan, "Sudah berkali-kali saya canangkan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik...Kita ingin menganut filosofi kuno: seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak."
Dengan mempertimbangkan kedekatan Prabowo dengan otoritas Tiongkok dan tidak kecilnya perdagangan serta investasi Indonesia dengan negara tirai bambu tersebut, Aswin mengatakan kepada CNA bahwa ia merasa hubungan Taiwan dengan Indonesia tidak akan banyak berubah.
Menurut Aswin, Prabowo tidak akan mau kehilangan hubungan baik yang sudah terjalin, sehingga Indonesia tidak bisa tiba-tiba menjadi lebih dekat dengan Taiwan.
Pendekatan Indonesia dengan Taipei bisa dilakukan namun tetap dalam koridor informal, kata Aswin.
"Seperti yang kita tahu, banyak warga negara Indonesia di Taiwan, dan provokasi pemimpin Taiwan tidak baik untuk keamanan warga Indonesia di sini," kata Aswin.
Selain itu, menurutnya, untuk menghadapi tantangan, Indonesia harus lebih proaktif ketimbang reaktif, di mana deteksi ancaman harus dilakukan sedini mungkin, salah satunya dengan memperbaharui Buku Putih Pertahanan, yang dapat mencakup isu Taiwan.
(Oleh Zachary Lee dan Jason Cahyadi)
Selesai/ ML
Baca juga TKN Prabowo-Gibran: Hubungan baik Indonesia-Taiwan akan terus berlanjut
