Taipei, 22 Okt. (CNA) Pemerintah Taiwan menyerukan kepada Indonesia untuk mendesak Tiongkok agar menghentikan "Provokasi militer yang tidak rasional" dan "Semua tindakan yang merusak perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan serta membahayakan keamanan wilayah laut dan udara di kawasan," Perwakilan Taiwan di Indonesia menyampaikan pada Senin (21/10).
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) di Indonesia, John C. Chen (陳忠), melalui sebuah siaran pers hari Senin, sehubungan dengan latihan militer "Pedang Gabungan-2024B" yang diluncurkan Tiongkok di sekitar Taiwan pada 14 Oktober.
Baca juga Taiwan kecam latihan militer Tiongkok sebagai provokasi yang tidak rasional
Terhadap itu, Chen menyampaikan pemerintah Taiwan "Mengecam keras Tiongkok karena mengabaikan niat baik" yang diutarakan Presiden Lai Ching-te (賴清德) dalam pidato perayaan Hari Nasional-nya pada 10 Oktober, dan "Dengan sengaja melancarkan latihan militer yang ditargetkan kepada Taiwan" empat hari setelahnya.
Melalui tindakan ini, menurut Chen, Tiongkok berupaya mengintimidasi rakyat Taiwan dan mengancam demokrasi negara tersebut, serta secara sepihak merusak status quo di Selat Taiwan dan perdamaian serta stabilitas kawasan.
Tindakan tersebut juga "Menunjukkan kesengajaan Tiongkok" untuk menantang tatanan internasional yang berbasis aturan dan "Mengabaikan kesepakatan tingkat tinggi komunitas internasional" untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan serta kawasan Indo-Pasifik, kata Chen.
Tiongkok juga sewenang-wenang melakukan provokasi militer sepihak yang mengancam demokrasi dan kebebasan Taiwan serta status quo perdamaian dan stabilitas kawasan melalui latihan militer tersebut, tambahnya.
Chen mengatakan Presiden Lai dengan tegas menekankan bahwa menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan adalah tujuan dan tanggung jawab bersama kedua sisi Selat Taiwan, yang juga sesuai dengan kepentingan semua pihak di kawasan.
Menghadapi tantangan dan ancaman eksternal, kata Chen, Taiwan akan terus membela nilai-nilai demokrasi dan kebebasan, melindungi perdamaian dan stabilitas kawasan, serta menunjukkan kepada dunia tekadnya untuk melindungi demokrasi.
Untuk itu, "Pemerintah Taiwan menyerukan kepada Tiongkok untuk tidak memilih pertengkaran, tidak memprovokasi masalah dengan menggunakan dalih, dan tidak menjadi pembuat masalah yang merusak perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Chen.
Chen mengatakan, Indonesia dan Taiwan adalah negara yang sama-sama menghormati demokrasi, hukum, kebebasan, dan hak asasi manusia, dan saat ini ada sekitar 400.000 warga negara Indonesia yang tinggal, belajar, serta bekerja di Taiwan.
Perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sangat penting bagi keselamatan warga negara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya di Taiwan yang berjumlah hingga satu juta, serta kepentingan perdagangan dan ekonomi negara-negara tersebut, kata Chen.
Chen mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok terus mengirimkan kapal dan pesawat mereka untuk mengganggu ruang udara dan laut di sekitar Taiwan, dan kini mereka kembali menggunakan tekanan militer untuk menanggapi pidato tahunan Presiden, yang "Sangat memengaruhi keamanan dan perdamaian kawasan."
"Negara kami (Taiwan) menyerukan kepada Indonesia untuk menggunakan pengaruhnya sebagai negara pemimpin di ASEAN dan secara aktif mendesak Tiongkok untuk menghentikan provokasi sepihak dan tidak rasional, serta mendesak Tiongkok untuk menghentikan segala tindakan yang mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan dan tindakan yang meningkatkan ketegangan kawasan," ujar Chen.
Taiwan meminta semua pihak di Indonesia untuk memahami ekspansi sifat otoriter Tiongkok, mendukung Taiwan yang demokratis, menolak tegas upaya sepihak Tiongkok dalam merusak status quo di Selat Taiwan, serta menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di selat tersebut bagi kepentingan nasional semua negara, kata Chen.
"Untuk mengekang ekspansi otoritarianisme Tiongkok, kita perlu bersatu membela nilai-nilai kebebasan dan demokrasi, menjaga tatanan internasional yang berbasis aturan, serta menjaga kebebasan, keterbukaan, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik," ujar Chen.
Baca juga Akademisi: Hubungan Indonesia-Taiwan di bawah pemerintahan Prabowo tidak akan banyak berubah
Pernyataan Chen dikeluarkan sehari setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Upacara pelantikan mereka yang diadakan hari Minggu di Jakarta dihadiri utusan sejumlah negara, termasuk Wakil Presiden Tiongkok, Han Zheng (韓正).
Dilansir Xinhua News Agency, kantor berita milik negara Tiongkok, Presiden Tiongkok Xi Jinping (習近平) juga mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Prabowo atas pelantikannya.
Dalam sebuah siaran pers terpisah yang dirilis TETO di Indonesia pada Selasa, Chen mengucapkan selamat dan sukses kepada Prabowo dan Gibran.
Selesai/JA
