Taipei, 2 Agu. (CNA) Memperingati 40 tahun berlakunya UU Standar Ketenagakerjaan, Aliansi Perubahan Hukum Ketenagakerjaan pada hari Kamis (1/8) meminta agar majikan yang sering melanggar undang-undang harus mengikuti pendidikan hukum ketenagakerjaan.
Aliansi Perubahan Hukum Ketenagakerjaan yang terdiri dari berbagai federasi serikat pekerja di berbagai sektor di seluruh Taiwan mengadakan konferensi pers hari Kamis untuk mengumumkan rancangan revisi UU Standar Ketenagakerjaan yang mereka usulkan.
Ketua New Kaohsiung City Federation of Trade Unions, Ho Cheng-chia (何政家), menyatakan bahwa banyak pengusaha tidak takut melanggar hukum.
Oleh karena itu, kata Ho, salah satu fokus revisi kali ini adalah bagaimana mengubah hukum sehingga pengusaha mau mematuhi UU Standar Ketenagakerjaan.
Untuk itu, ia berharap agar jika suatu perusahaan melanggar UU Standar Ketenagakerjaan dua kali atau lebih dalam satu tahun, maka pemilik perusahaan tersebut harus mengikuti pendidikan hukum ketenagakerjaan selama delapan jam atau lebih.
Menurut Ho, ini bertujuan untuk meningkatkan efek jera terhadap pelanggaran pengusaha, dan memastikan penerapan dan pelaksanaan UU Standar Ketenagakerjaan di Taiwan.
Selain saran dari Ho, Aliansi Perubahan Hukum Ketenagakerjaan juga meminta agar UU Standar Ketenagakerjaan direvisi untuk meningkatan tarif lembur, merubah sistem penghitungan lembur, dan menambah hari libur nasional.
Peneliti di Kelompok Mogok Kerja Chunghwa Telecom Workers' Union, Yao Kuang-tsu (姚光祖), menyebutkan bahwa aliansi tersebut akan terus berkomunikasi dengan pengacara, ahli akademis, dan anggota legislatif dari berbagai partai sebelum sesi Yuan Legislatif berikutnya dimulai.
Yao mengungkapkan bahwa ia berharap agar draf revisi dari Aliansi Perubahan Hukum Ketenagakerjaan dapat disetujui dan diserahkan ke Legislatif Yuan pada bulan September.
Selain itu, Yao juga berharap agar revisi tersebut bisa masuk dalam agenda rapat komite Yuan Legislatif untuk ditinjau dan dibahas secara substantif pada sesi berikutnya.
UU Standar Ketenagakerjaan mulai berlaku pada 1 Agustus 1984, yang menetapkan standar minimum untuk kondisi kerja ketika pengusaha mempekerjakan pekerja, termasuk regulasi terkait upah, jam kerja, dan cuti.
(Oleh Elly Wu dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
