Taipei, 1 Sep. (CNA) Pemerintah Taiwan pada Selasa (1/9) meluncurkan upaya tahunan untuk masuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan menuduh Tiongkok terus-menerus menafsirkan secara keliru resolusi PBB tahun 1971 untuk membenarkan pengecualian Taiwan dari organisasi multilateral tersebut.
Sejak kepergiannya pada tahun 1971, Taiwan, yang secara resmi bernama Republik Tiongkok (ROC), telah melakukan kampanye tahunan yang menyerukan agar Taiwan dimasukkan ke dalam sistem PBB dan badan-badan khusus terkait selama sesi Majelis Umum PBB.
Dalam konferensi pers di Taipei, Wakil Menteri Luar Negeri Ger Baushuan (葛保萱) mengatakan bahwa Resolusi PBB 2758, yang ditafsirkan Beijing sebagai memberikan hak untuk mewakili Tiongkok, termasuk Taiwan, tidak menyebutkan Taiwan dan hanya membahas masalah representasi Tiongkok.
Ger menuduh Tiongkok secara sepihak mengubah status quo di Selat Taiwan dan kawasan Indo-Pasifik melalui intimidasi militer, serangan siber, dan pemaksaan ekonomi.
Sementara itu, "Undang-Undang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis" yang disahkan Beijing pada bulan Juli, "sangat merusak kebebasan global, demokrasi, dan hak asasi manusia" dengan menggunakan legislasi domestik untuk menjalankan "yurisdiksi lengan panjang" dan penindasan transnasional, ujarnya.
Meski menghadapi ancaman tersebut, Ger mengatakan Taiwan terus menjaga perdamaian di Selat Taiwan dan mempertahankan kedaulatan nasional, serta akan terus "secara mantap dan pragmatis" mendorong partisipasi dalam organisasi internasional.
Ger menyerukan kepada PBB untuk mencari cara agar Taiwan dapat diikutsertakan, sehingga negara tersebut dapat berkontribusi pada inisiatif seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.
Sesi ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dibuka pada 8 September, dengan Debat Umum tingkat tinggi berlangsung dari 22 hingga 28 September, di markas besar PBB di Kota New York.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Ger mengatakan pemerintah akan meminta para duta besar PBB dari negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taipei untuk mengirim surat bersama kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan menyuarakan dukungan bagi Taiwan selama Debat Umum.
Kementerian Luar Negeri juga akan mengadakan acara dan melakukan kampanye promosi di New York selama sidang tahunan tersebut untuk meningkatkan kesadaran tentang pengecualian Taiwan dari sistem PBB, tambahnya.
Selesai/ML
